Presiden SBY Dijadwalkan Terima Kunjungan Senator McCain

Selasa, 12 Agustus 2014 07:54 WIB

John McCain (Foto: Reuters)

Kepala Negara dijadwalkan terima Senator McCain pada pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya mantan Calon Presiden dari Partai Republik itu telah bertemu dengan Ketua MPR RI.

Pimpinan MPR RI pada Senin (11/8) menerima kunjungan Senator Amerika Serikat (AS) yakni John McCain dan Sheldon Whitehouse yang didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake.

Pertemuan berlangsung tertutup di ruang rapat pimpinan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD yang berlangsung selama sekitar satu jam.

Sedangkan delegasi Senator AS didampingi oleh Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake dan staf Keduataan besar AS di Jakarta Craig Hall, staf McCain yakni Christian Brose dan Elizabeth OBagy serta staff Sheldon yakni Lacy Dwyer.

Pimpinan MPR RI yang hadir yakni Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto dan didampingi Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y Thohari dan Farhan Hamid dan Dimyati Natakusumah.

Ketua MPR RI, Sidarto Danusubroto mengatakan, dalam pertemuan tersebut cukup banyak hal yang diperbincangkan antara lain, seputar proses demokrasi pada penyelenggaraan pemilu presiden 2014 serta isu munculnya gerakan pembentukan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS).

"Pada pertemuan itu Senator AS dan Dubes AS menyampaikan harapan kepada Indonesia ke depan," kata Sidarto Danusubroto, usai pertemuan tersebut.

Sidarto menjelaskan, pada pertemuan tersebut, Senator AS juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang dinilai sukses.

"Senator AS mengagumi demokrasi yang berkembang di Indonesia sebagai negara muslim terbesar," tegasnya.

Menurut Sidarto, Senator AS juga berharap agar hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berjalan semakin baik, terutama di bidang pertahanan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Terkait isu ISIS, menurut Sidarto, Senator AS meminta agar Indonesia waspada terhadap ISIS.

"Pada pertemuan itu, saya jelaskan bahwa Indonesia juga menyatakan ISIS sebagai gerakan ilegal," katanya.