BPPT: KTP-el Memungkinkan KIS, KIP Terintegrasi

Kamis, 13 November 2014 12:26 WIB

"Dengan menggunakan KTP-el, saya kira sangat memungkinkan KIS, KIP dan KKS itu terintegrasi. Sehingga dengan menggunakan KTP-el sudah terhubung ke data base itu, jadi tidak perlu banyak kartu," kata Unggul dalam Dialog Nasional di Gedung BPPT Jakarta, Rabu.

Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan Program Keluarga Produktif sebagai bagian dari Nawa Cita atau Sembilan Agenda Perubahan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.

Unggul mengatakan dengan teknologi perekaman sidik jari dan iris mata warga negara dalam KTP-el, maka warga yang berhak mendapatkan program kesejahteraan tersebut dapat menggunakan haknya dengan membawa KTP-el saja.

"Di KTP-el sudah ada iris mata dan sidik jari, jadi dengan hanya membawa KTP-el ke Kantor Pos saja akan ketahuan bahwa si A adalah warga yang layak mendapatkan program tersebut," katanya.

Pengintegrasian kartu-kartu program kesejahteraan tersebut dengan KTP-el hanya dapat terwujud jika jangkauan pita lebar (broadband) nasional sudah menjangkau hingga setidaknya ke tingkat kecamatan.

"Saya kira ini tidak memerlukan waktu lama untuk bisa mengintegrasikan itu, kalau tahun depan sudah ada "broadband", maka sudah bisa dilakukan penggabungan itu," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, mengatakan data kependudukan yang terekam dalam pusat data dan tercetak pada KTP-el sudah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ketunggalannya.

"Data kependudukan yang akurat diperlukan untuk menjalankan program-program tersebut, dan akurasi data itu ada di KTP-el dimana sudah terekam sidik jari dan iris mata penduduk Indonesia. Sehingga, KTP-el sangat dimungkinkan untuk mem-back up dan mengefektifkan kartu-kartu program kesejahteraan itu," jelas Irman.

Dialog Nasional yang digelar BPPT, Rabu dan Kamis (13/11), diselenggarakan dengan mengambil tema Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pelayanan Publik berbasis Elektronik.

Dalam Dialog yang bekerja sama dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi serta Kemendagri tersebut, hadir pula sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemda yang merintis pelaksanaan pemerintahan elektronik atau e-government.