Menristek Ingin Membina PTS Agar Mampu Bersaing di Kelas Dunia

Sabtu, 30 Januari 2016 15:37 WIB

Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

"Supaya angka partisipasi masyarakat semakin baik mungkin nanti kuliah dalam jaringan (daring) pun kita kembangkan," kata Nasir dalam Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu.

Menurut Nasir hingga saat ini pengembangan mata kuliah dengan sistem Daring Terbuka Terpadu telah dikembangkan di beberapa perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ke depan, dia menginginkan agara mata kuliah dengan sistem itu juga dapat diterapkan di perguruan tinggi swasta.

"Kami menginginkan ada terobosan dalam meningakatkan pendidikan Indonesia semakin baik," kata dia.

Terkait dengan hal itu, Nasir berharap Forum Rektor Indonesia (FRI) dapat memberikan masukan sehingga rencana tersebut dapat diterapkan dan terlaksana dengan baik di seluruh kampus.

Sementara itu, menurut dia, di era kompetisi saat ini perguruan tinggi juga harus memiliki paradigma bahwa aspek pengembangan kampus juga perlu diletakkan dalam konteks kompetisi. Baik kompetisi kampus antar-wilayah, kompetisi kampus di seluruh Indonesia, serta kompetisi kampus di seluruh dunia.

"Kompetisi harus kita gunakan sebagai dasar untuk memicu pertumbuhan pendidikan yang berkualitas," kata dia.

Nasir menegaskan tidak akan membeda-bedakan antara perguruan tinggi negeri dan swasta dalam konteks pengembangan daya saing di kancah nasional maupun internasional.

"Kami juga ingin membina perguruan tinggi swasta agar mampu bersaing juga di kelas dunia," kata Nasir.

Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia (FRI) dilaksanakan pada 29-30 Januari 2016. Dalam rangkaian acara itu juga digelar Konvensi Kampus XII dan Temu Tahunan XVIII FRI.

Pada acara yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu, menghadirkan sejumlah pembicara seperti mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Mizadi, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Direktur Hukum BNN Darmawel Aswar, serta Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono.