Turki dan Rusia Punya Rencana Gencatan Senjata untuk Suriah

Kamis, 29 Desember 2016 08:30 WIB

Dokumentasi bus-bus yang terbakar ketika sedang dalam perjalanan untuk mengevakuasi orang sakit dan terluka dari desa-desa Suriah yang terkepung, al-Fuaa dan Kefraya, setelah bus-bus itu diserang dan dibakar di Provinsi Idlib, Suriah, dalam foto dari

Ankara/Beirut, Antara Jateng - Turki dan Rusia sudah menyiapkan kesepakatan gencatan senjata di Suriah, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Rabu.

Namun, ia menambahkan, Turki tidak akan mundur dari sikapnya yang menentang Bashar al-Assad terus menjabat sebagai presiden Suriah.

Pernyataan yang dikeluarkan Cavusoglu itu tampaknya ditujukan untuk menunjukkan kemajuan sementara yang dicapai dalam pembicaraan dalam rangka menghentikan konflik Suriah.

Sementara desakan agar Assad mundur bisa mempersulit pembahasan dengan pendukung utamanya, Rusia, seorang pejabat Turki lainnya tidak menepis kemungkinan pemberian peranan peralihan bagi presiden Suriah tersebut.

Rusia, Iran, dan Turki pekan lalu mengatakan mereka siap menjadi perantara kesepakatan perdamaian.

Pernyataan dikeluarkan setelah ketiga negara itu melakukan pembicaraan di Moskow dan mengesahkan deklarasi berisi prinsip-prinsip yang harus dipatuhi semua perjanjian.

Rusia telah menyebutkan Astana, ibu kota negara Kazakhstan, sebagai tempat bagi pelaksanaan rangkaian pembicaraan selanjutnya.

"Ada dua resolusi yang sudah siap menyangkut penyelesaian masalah Suriah. Satu adalah tentang penyelesaian politik dan satunya lagi tentang gencatan senjata. (Kedua resolusi) itu bisa diterapkan kapan saja," kata Cavusoglu kepada para wartawan di sela-sela upacara penyerahan penghargaan di istana presiden di Ankara.

Menlu mengatakan pihak oposisi Suriah tidak akan pernah mendukung Assad.

"Seluruh dunia tahu, tidak mungkin ada peralihan politik dengan Assad, dan kita semua tahu tidak mungkin bagi rakyat untuk bersatu dengan al Assad berada di sekitar mereka."

Pekan lalu, menteri luar negeri Rusia mengatakan Rusia, Iran dan Turki sepakat bahwa prioritas di Suriah adalah memerangi terorisme, bukan untuk mendepak pemerintahan Assad.

Menurut sejumlah sumber kepada Reuters, berdasarkan rencana kesepakatan yang dibuat ketiga negara, Suriah bisa dipisah ke dalam wilayah-wilayah kekuatan regional informal dan Assad akan tetap menjabat sebagai presiden untuk setidaknya beberapa tahun.

Seorang pejabat tinggi pemerintah Turki, mengatakan, Rabu, pertemuan-pertemuan mendatang kemungkinan akan membahas soal peranan Assad.

"Apakah al Assad akan berada di pemerintahan, hal itu akan dibicarakan nanti," kata pejabat itu.