Kementerian PUPR Minta BPD Optimal Salurkan KPR FLPP

Senin, 4 September 2017 18:28 WIB

PT SMF dan perwakilan dari beberapa BPD melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU) penyakuran KPR. (Foto: ANTARAJATENG.COM/Aris Wasita Widiastuti)

Solo, ANTARA JATENG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia minta bank pembangunan daerah (BPD) lebih optimal menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) pada program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Mengenai peran BPD jika dibandingkan dengan kerja sama dengan bank umum nasional selama ini sudah ada tetapi belum terlalu terasa," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana winayanti pada acara percepatan realisasi KPR FLPP BPD dalam mendukung program satu juta rumah di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan sejauh ini kontribusi BPD terhadap total penyaluran KPR oleh perbankan baru sekitar 1 persen. Dalam hal ini pihaknya ingin kontribusi tersebut dapat meningkat.

"Kita tahu bahwa BPD punya potensi besar, punya akses ke pemda dan kantor cabang ada di pelosok-pelosok desa sehingga lebih mudah dicapai oleh masyarakat," katanya.

Terkait dengan hal itu, pihaknya berupaya menginisiasi kerja sama antara PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan beberapa BPD.

"Kami kerja sama dengan SMF sudah menyusun KPR subsidi. Dalam hal ini kami adakan pelatihan BPD seluruh Indonesia agar punya kapasitas untuk menyalurkan KPR FLPP," katanya.

Ia mengatakan saat ini kendala BPD dalam menyalurkan KPR FLPP adalah kapasitas SDM mengingat selama ini penyaluran kredit yang dilakukan BPD lebih banyak ke kredit multiguna.

"Seperti misalnya beli sepeda motor, mobil, perabot. Kalau kredit konsumtif kan jangka pendek, berbeda dengan KPR yang perlu kehati-hatian karena jangka panjang. Tenor bisa sampai 20 tahun," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, dalam hal ini SDM dari BPD perlu diberikan pelatihan yang difasilitasi oleh PT SMF (Persero).

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo mengatakan poin dari penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah adanya kesepakatan SMF akan membantu BPD dalam melakukan kapasitasnya sebagai bank penyalur KPR FLPP.

"Di sini kami mengadakan `training` sesuai SOP baik KPR maupun modal kerja konstruksi. Dengan adanya itu diharapkan BPD mau menyalurkan KPR yang lebih besar. Setelah itu kalaupun kurang dana akan di`refinance` oleh SMF. Yang kami harapkan support BPD untuk menyalurkan KPR kepada masyarakat sekitar. Tidak ada pagu, makin besar melakukan KPR, kami akan me`refinancing`," katanya.