Sudah tergolong mampu, 532 peserta PKH Temanggung mundur

Senin, 25 Maret 2019 21:22 WIB

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menunjukan kalender yang dibagikan kepada masyarakat penerima PKH. (Feri Purnama)

Temanggung (ANTARA) - Sebanyak 532 keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengundurkan diri dari program tersebut karena sudah mampu.

Pekerja sosial (Peksos) supervisor PKH Kabupaten Temanggung, Imam Fauzi di Temanggung, Senin (25/3) mengatakan dari sebanyak 32.183 KPM di Kabupaten Temanggung, pada Januari hingga Maret 2019 terdapat 532 KPM menyatakan mengundurkan diri.

Ia menyebutkan jumlah KPM yang mengundurkan diri dari PKH tersebut dalam tiga bulan terakhir cukup drastis, karena selama 2018 hanya 238 KPM yang mengundurkan diri.

"Mereka yang mengundurkan diri dari PKH hampir merata di 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung," katanya.

Menurut dia, dari sejumlah KPM yang mengundurkan diri tersebut kini memiliki sejumlah pekerjaan tetap, antara lain pembuatan bibit, berjualan di pasar, dan pedagang bakso.

"Namun, di antara mereka pekerjaannya tetap dan setelah mendapat pendampingan hidup mereka tertata sehingga kesejahteraannya meningkat dan menyatakan mengundurkan diri dari PKH," katanya.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada KPM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Ia menuturkan sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, katanya, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.