Jateng raih penghargaan sebagai provinsi dengan perencanaan dan pembangunan terbaik

Kamis, 9 Mei 2019 15:52 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta, Kamis (9/5/2019). (Dok Humas Pemprov Jateng)

Semarang (ANTARA) - Provinsi Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi dengan perencanaan dan pembangunan daerah terbaik se-Indonesia pada 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penghargaan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Shangrila Jakarta, Kamis.

Provinsi Jawa Tengah mengungguli 33 provinsi lain di Indonesia, dan menempatkan Provinsi Jawa Timur serta Provinsi Sumatera Selatan secara berurutan di posisi dua dan tiga.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng Prasetyo Ariwibowo mengatakan reformasi birokrasi yang dipelopori Gubernur Jawa Tengah menjadi kunci diraihnya penghargaan ini.

"Jateng unggul dari sisi perencanaan, inovasi, penurunan kemiskinan, integrasi program dan kelembagaan yang efektif dan reformatif," katanya.

Penghargaan tersebut semakin lengkap karena pada tingkat kabupaten/kota, Prasetyo mengatakan dua wilayah di Provinsi Jateng juga berhasil menjadi yang terbaik.

"Untuk perencanaan pembangunan daerah (PPD) tingkat kabupaten, Temanggung berhasil jadi yang terbaik kedua, sedangkan Kota Semarang menyabet PPD Terbaik dan Penerapan KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha) terbaik," ujarnya.

Untuk PPD Tingkat Kota, Semarang berhasil mengungguli Kota Denpasar dan Kota Makassar, sedangkan Kabupaten Temanggung diapit oleh Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Tabanan.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bakal memutus rantai birokrasi yang berbelit, khususnya yang menyangkut investasi.

Dengan perencanaan pembangunan yang jelas, Presiden Jokowi berharap program yang akan dilakukan pemerintah pusat hingga provinsi maupun kabupaten/kota bakal memberi dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. (LHP)