Anggarkan ratusan juta rupiah beli meterai, Disdukcapil disorot DPRD

Kamis, 16 Januari 2020 16:15 WIB

Karyawan menunjukan meterai di Kantor Pos Besar, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/7/2019). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penyederhanaan tarif bea meterai menjadi satu tarif dari Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi Rp10.000. ANTARA /Nova Wahyudi

Karawang (ANTARA) - Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mempertanyakan anggaran senilai ratusan juta yang disebut-sebut untuk pembelian meterai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Anggota Komisi I DPRD setempat Jajang Sulaeman, di Karawang, Kamis, mengatakan saat rapat Badan Anggaran DPRD beberapa hari lalu, sempat muncul anggaran Rp910 juta untuk pembelian meterai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Apa tidak salah, hanya untuk beli meterai Rp6.000, anggarannya sampai ratusan juta," katanya.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Setuju Dukungan Calon Perseorangan Dibubuhi Meterai Kolektif

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang, Yudi Yudiawan, mengatakan anggaran itu tidak hanya untuk beli meterai, tapi juga untuk pengiriman dokumen kependudukan dengan bekerja sama dengan Kantor Pos.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan RB yang menyebutkan agar setiap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berinovasi untuk pelayanan masyarakat. Caranya melalui pengiriman dokumen kependudukan, bekerja sama dengan Kantor Pos.

"Anggaran Rp910 juta bukan untuk beli meterai saja, di nomenklatur surat menyurat itu pembelian meterai hanya Rp10 juta. Anggaran sebesar Rp900 juta untuk anggaran pelayanan pengiriman dokumen kependudukan," katanya.

Menurut dia, untuk mempermudah pelayanan nantinya pihak Kantor Pos mengantar dokumen kependudukan yang sudah jadi ke alamat masyarakat. Biaya sekali mengantarkan dokumen kependudukan itu Rp8.000.

"Anggaran Rp910 juta dihitung untuk pengiriman dokumen, jauh dekat, Rp8000 rupiah, dikali 120 ribu dokumen selama satu tahun berdasarkan jumlah penduduk, itu yang kita hitung," katanya.