Antisipasi penyimpangan, BPKP RI ajak pemda bersinergi awasi program prioritas

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia mengajak pemerintah daerah bersinergi dalam mengawasi program-program yang menjadi prioritas nasional di wilayah masing-masing guna mengantisipasi terjadinya berbagai penyimpangan.

"Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

Ia menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional khususnya dalam proyek prioritas nasional.

Baca juga: Ganjar ajak BPKP dampingi pengelolaan dana desa

Menurut dia, dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, maka gerak pembangunan bangsa bisa lebih terintegrasi dan untuk mewujudkannya, maka pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.

"BPKP ingin memastikan bahwa apa yang dicanangkan pemerintah daerah bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya di Jawa Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas, dan efisiensi rancangan program, kegiatan, sub-kegiatannya yang pelaksanaan pengawasan ini nantinya tentu akan melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) daerah.

"Diperlukan sinergi dan kolaborasi pengawasan untuk dapat memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi," tutur-nya.

BPKP, lanjut dia, menyasar lima poin terkait pendampingan perencanaan pembangunan dan pengawasan pada sektor pendidikan, kemiskinan, kesehatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan pariwisata.

Sebagai informasi, proyek strategis nasional di wilayah Provinsi Jateng sampai dengan 2020 terdiri dari enam ruas jalan tol, satu bandar udara, tujuh bendungan, dua sistem penyediaan air minum, empat jalur kereta api, dan tiga kawasan industri, serta program sertifikasi lahan.

Selain itu, BPKP juga telah menetapkan dua isu strategis daerah yang menjadi objek pengawasan tematik di Provinsi Jateng 2021 yaitu pengawasan atas Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, dan pengawasan atas revitalisasi pabrik gula.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi peran BPKP yang telah membantu mengawal program strategis di Provinsi Jateng.

"Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemda di Jateng dalam membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik," ujarnya.

Baca juga: BPKP kenalkan aplikasi pangawasan dana desa
Baca juga: Ganjar dukung audit bersama Pemprov Jateng dengan BPKP optimalkan kinerja BUMD