DPRD Jateng: Falsafah Pancasila solusi persoalan bangsa

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko mengatakan bahwa falsafah Pancasila diyakini bisa menjadi solusi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia," katanya di Semarang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Heri melihat fenomena akhir-akhir ini yang marak isu hoaks, kegaduhan masyarakat akan kebijakan pemerintah, kelangkaan beberapa bahan konsumsi masyarakat, dan persoalan lainnya.

Baca juga: BPIP jadikan Solo sebagai percontohan implementasi nilai Pancasila

Politikus Partai Gerindra ini khawatir jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka perpecahan bangsa bisa terjadi.

"Dengan berpegang pada falsafah Pancasila, diharapkan akan mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari perpecahan dan keterpurukan, khususnya akibat pandemi COVID-19, apalagi dalam dasar negara Indonesia, sudah diatur tentang pandangan hidup dalam kegiatan praktis seperti tentang ketuhanan, persatuan, bernegara, dan tentang keadilan," ujarnya.

Dengan pandangan hidup yang berdasar lima pasal dalam Pancasila, lanjut dia, diyakininya akan memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang muncul belakangan ini.

"Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula, saya yakin bangsa Indonesia akan dapat membangun dirinya meski saat ini sedang dilanda banyak persoalan, seperti pandemi, persoalan identitas kebangsaan, kerukunan antarwarga, ekonomi, sosial, dan lainnya," katanya.

Ia menyebut Sila Ketiga Pancasila, yakni "Persatuan Indonesia" bisa menjadi solusi terbaik bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam karena keberagaman tidak dipandang sebagai sebuah kendala atau masalah, tapi menjadi potensi untuk bisa saling menolong ataupun saling bertukar kelebihan.

"Nilai ini menjadi lebih relevan kini karena saya melihat ada kecenderungan orang memaksakan kehendak, memaksakan nilai kepada golongan yang berbeda nilai keyakinannya. Baru-baru ini kita 'geger' soal wayang, soal kebijakan JHT, soal toa masjid, soal aturan pemerintah, dan persoalan lain. Dengan memahami Pancasila seharusnya itu tak perlu terjadi," ujar Heri.

Baca juga: MPR: Nilai kebinekaan dalam Pancasila harus terus diamalkan