10 anggota dicopot karena minta KSP Intidana dipailitkan

Jumat, 18 Maret 2022 19:08 WIB

Kuasa hukum 10 anggota KSP Intidana Semarang, Yosep Parera, menunjukkan surat pencabutan keanggotaan kliennya di Semarang, Jumat. ANTARA/ I.C. Senjaya

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 10 anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Semarang, Jawa Tengah, dicabut atau dicopot keanggotaannya.

Pencopotan itu diduga akibat mereka melayangkan gugatan pembatalan perdamaian (homologasi) dalam perkara kepailitan lembaga keuangan tersebut ke PN Semarang.

Kuasa hukum 10 anggota Koperasi Intidana Semarang, Yosep Parera, di Semarang, Jumat, mengatakan, gugatan kliennya yang meminta pembatalan atas perjanjian damai dalam perkara kepailitan koperasi tersebut sudah memasuki masa akhir persidangan.

"Pekan depan agendanya sudah penyampaikan kesimpulan," katanya.

Namun, lanjut dia, kesepuluh orang kliennya itu tiba-tiba memperoleh surat pemberitahuan tentang pencabutan keanggotaan dari Koperasi Intidana tertanggal 14 Maret 2022.

Kesepuluh anggota Koperasi Intidana tersebut masing-masing Ivan Dwi Kusuma, Srijati Sulaeman, Tonni Supriyanto, Edwin Listyo Supriyanto, Redjoso Muljono, Lanna Wijaya, Christine Kusuma Dewi, Julia Wijaya, Sri Djajati, serta Heryanto Tanaka.

Dalam surat tersebut, kata dia, dijelaskan alasan pencabutan keanggotaan karena sudah tidak sejalan dengan visi misi Koperasi Intidana.

Padahal, menurut dia, masih ada tagihan simpanan sebesar Rp52 miliar yang harus dibayarkan Intidana kepada kliennya.

"Pencabutan keanggotaan ini diduga bertujuan agar perkara ini ditolak oleh pengadilan karena seolah-olah kesepuluh orang ini bukan anggota," katanya.

Menurut dia, surat keberatan atas pencabutan tersebut telah dilayangkan ke Koperasi Intidana.

Ia menjelaskan alasan gugatan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Negeri Semarang tersebut bertujuan agar koperasi yang memiliki kewajiban mengembalikan simpanan anggotanya yang mencapai hampir Rp1 triliun itu diputus pailit.

Koperasi Intidana digugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh anggotanya pada tahun 2015.

Dalam perkara tersebut akhirnya dicapai kesepakatan damai dengan klausul pembayaran simpanan para anggota akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Namun, menurut dia, hingga jatuh tempo pembayaran tahan kelima, simpanan milik 10 anggota tersebut belum juga dibayarkan.

Oleh karena itu, ia meminta pengadilan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Ia menduga terdapat kekuatan di balik perkara ini yang menyebabkan penegakan hukum amburadul.