Logo Header Antaranews Jateng

Jateng pulihkan 251.037 hektare lahan dan hutan sejak 2014

Kamis, 28 Juli 2022 00:18 WIB
Image Print
Sejumlah pelajar menanam bibit pohon di daerah pegunungan Patiayam, Desa Klaling, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2020). (ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO)
Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memulihkan 251.037 hektare lahan dan hutan di wilayahnya dengan melakukan penghijauan di lahan kritis serta area hutan negara dan hutan rakyat sejak tahun 2014.

"Dalam kurun waktu delapan tahun telah diupayakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 251.037 hektare," kata Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Soegiharto di Semarang, Rabu.

"Selama delapan tahun ini sudah ada sebanyak 100 juta batang pohon yang ditanam untuk penghijauan dan reboisasi," ia menambahkan.

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan, menurut dia, telah mengurangi luas lahan kritis di Jawa Tengah yang mencapai 634.598 hektare pada tahun 2013.

Dia mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 yang menunjukkan luas lahan kritis di Jawa Tengah tinggal 375.733 hektare.

Soegiharto mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan gerakan penghijauan dan reboisasi masif untuk memulihkan kondisi lahan kritis dan hutan.

Menurut dia, kegiatan penanaman pohon dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lahan dan area hutan yang menjadi sasaran penghijauan dan reboisasi.

Dalam upaya reboisasi dan penghijauan lahan produktif, ia mengatakan, bibit pohon yang ditanam antara lain sengon, jati, mahoni, pinus, damar, jabon, suren, dan kayu putih.

"Kalau untuk pelestarian dan sahabat air kita pilih pohon gayam, aren, beringin, bulu, mangrove, ketapang, kepoh, dan lainnya," kata dia.

Soegiharto mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah pusat, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan komunitas pencinta alam dalam menjalankan upaya konservasi.

"Bersinergi dengan pemerintah pusat, BUMN, dan lainnya. Saling bergandengan tangan karena memang ini tanggung jawab bersama," katanya.

 

Pewarta :
Editor: M Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2024