Penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab BPBD

Senin, 10 Oktober 2022 18:03 WIB

Personel BPBD Kabupaten Cilacap, Jateng, memantau banjir di Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Cilacap, Ahad (9/10/2022). FOTO ANTARA/HO-BPBD Cilacap

Cilacap, Jateng (ANTARA) - Kesiapsiagaan dalam penanganan bencana banjir bukan hanya tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap Wijonardi.

"Penanganan bencana banjir merupakan tanggung jawab bersama dengan melibatkan semua pihak," katanya di Cilacap, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengakui jika di Kabupaten Cilacap ada dua wilayah yang rawan bencana banjir, yakni Distrik Sidareja dan Distrik Kroya.

Akan tetapi dalam penanganannya, kata dia, penanganan bencana banjir maupun longsor di Distrik Sidareja maupun Majenang yang berada di wilayah barat Kabupaten Cilacap jauh lebih cepat berkat kerja sama semua pihak termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy yang berkantor di Kota Banjar, Jawa Barat.

Menurut dia, puhak BBWS Citanduy sangat sigap dan tanggap setiap kali di wilayah barat Cilacap terjadi bencana hidrometeorologi khususnya banjir dan longsor.

"BBWS Citanduy responsnya sangat cepat sekali. Saya berterima kasih kepada jajaran BBWS Citanduy," katanya.

Kendati dalam pengajuan permohonan bantuan penanganan darurat baru sebatas koordinasi, Wijonardi mengatakan pihak BBWSO langsung memberikan bantuan sembari menunggu proses administrasi resmi yang diajukan BPBD Cilacap.

Menurut dia, langkah yang diambil BBWS Citanduy sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kecepatan penanganan ancaman bencana dan penanganan bencananya.

Akan tetapi, kata dia, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penanganan bencana banjir di Distrik Kroya yang terkesan lambat akibat lambatnya koordinasi dari pihak BBWS Serayu-Opak (BBWSSO) yang menangani sungai-sungai di wilayah timur Cilacap.

Saat rapat koordinasi dengan BBSSO beberapa waktu lalu, lanjut dia, pihaknya menanyakan kepastian kapan wilayah timur Cilacap bisa terbebas dari banjir.

"Namun pihak BBWSSO tidak bisa menjawab, belum ada keyakinan. Itu membuat saya kecewa karena seolah-olah BBWSSO tidak memiliki data apa pun untuk diamati selama bertahun-tahun," kata Wijonardi.

Jika punya data, kata dia, data tersebut pasti bisa dianalisis dan membuat rencana induk karena BBWSSO memiliki kewenangan untuk mendesain agar wilayah timur Cilacap terbebas dari banjir yang selalu terjadi setiap tahun.

Ia mencontohkan Sungai Tipar di Desa Sikampuh, Kecamatan Kroya, selama 9 tahun tidak mengakibatkan banjir setelah dilakukan normalisasi.

"Namun kemarin kembali ada genangan. Itu menandakan Sungai Tipar sudah tidak mampu menampung air, sehingga mungkin sudah waktunya dilakukan pengerukan," jelasnya.

Menurut dia, BBWSSO seharusnya sudah bisa menghitung kapan pengerukan atau normalisasi Sungai Tipar kembali dilakukan agar tidak menimbulkan banjir.

Selain itu, kata dia, di wilayah timur Cilacap juga terdapat sejumlah sungai yang selalu berkontribusi terhadap banjir namun sampai sekarang belum ada upaya maksimal yang dilakukan oleh BBWSSO.

Bahkan ketika terjadi bencana, lanjut dia, respons yang diberikan BBWSSO sangat lambat dan kadang terlalu prosedural dengan meminta BPBD Cilacap berkirim surat resmi saat meminta bantuan penanganan darurat.

Terkait dengan hal itu, Wijonardi mengharapkan BBWSSO bisa seperti BBWS Citanduy yang selalu cepat memberikan respons ketika ada bencana di Cilacap.

"Kalau perlu, seluruh wilayah sungai yang ada di Cilacap dimasukkan ke BBWS Citanduy yang lebih dekat karena mungkin Kantor BBWSSO yang ada di Yogyakarta terlalu jauh untuk memobilisasi bantuan," ujarnya.

Lebih lanjut mengenai penanganan bencana, ia mengatakan ketika ada tanggul sungai yang jebol, pihaknya melarang seluruh personel BPBD Cilacap terjun untuk menangani tanggulnya.

Menurut dia, prioritas utama yang harus dilakukan personel BPBD adalah menyelematkan masyarakat untuk ditempatkan di daerah yang aman dan bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian.

Setelah itu, kata dia, dirikan tenda-tenda pengungsian dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam rangka penyaluran bantuan bahan makanan.

"Urusan tanggul merupakan tanggung jawab PSDA (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) dan BBWS yang memiliki kompetensi dalam ilmu pertanggulan serta perlengkapan," katanya.

Menurut dia, personel BPBD tidak dilatih untuk membuat tanggul dan tidak memiliki pengetahuan dalam menghadapi arus deras saat tanggul jebol.

"Saya tidak akan meletakkan anak buah saya pada posisi membahayakan jiwa," tegasnya.

Terkait dengan kesiapan untuk menangani warga yang terdampak banjir, pihaknya menyiapkan perahu-perahu karet dan semua peralatan yang dimiliki BPBD Cilacap untuk mengungsikan warga ke tempat yang aman.

"Jadi, kami persiapannya berupa melakukan koordinasi, penyiapan alat, dan manajemen penanganan kebencanaan. Kalau manajemen kebencanaan tidak dipahami, maka sistem komandonya tidak akan berjalan," demikian Wijonardi.