Pemprov Jateng ajak pemangku kepentingan Pekalongan tuntaskan stunting

Selasa, 1 Agustus 2023 18:39 WIB

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih sedang memberikan pengarahan pada pemangku kepentingan se-eks-Keresidenan Pekalongan dalam penuntasan kasus stunting di Pekalongan, Selasa (1/8/2023). (ANTARA/Kutnadi)

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengajak pemangku kepentingan di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan melakukan sinergi untuk menuntaskan kasus kekerdilan anak (stunting) di daerah masing-masing.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah Eka Sulistia Ediningsih di Pekalongan, Selasa, mengatakan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan prevalensi balita stunting secara nasional mencapai 21,6 persen atau turun dibanding tahun sebelumnya 24,4 persen.

"Demikian pula angka stunting di Jateng juga mengalami penurunan meski tidak signifikan yaitu dari 20,9 persen pada 2021 menjadi 20,8 persen pada tahun 2022. Hal ini berarti masih perlu kerja keras untuk dapat menurunkan stunting minimal 3,4 persen per tahun," katanya.

Eka Sulistia Ediningsih berharap prevalensi kasus kekerdilan pada anak di Jawa Tengah pada 2024 bisa berada di bawah 14 persen.

Penanganan stunting, kata dia, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, namun perlu bersinergi dengan semua pemangku kepentingan.

"Kami tidak bisa sendiri menangani kasus stunting. Oleh karena itu kami terus memperkuat sinergi dengan para pihak, termasuk pemerintah daerah, baik kabupaten/kota di eks-Keresidenan Pekalongan ini," katanya.

Dengan keterpaduan dan komitmen para pemangku kepentingan, kata dia, aksi konvergensi, penyebarluasan informasi tentang stunting, penyediaan data, serta upaya penurunan stunting dari pusat hingga desa, maka masalah stunting akan semakin turun.

"Kami yakin dengan komitmen dan kerja sama maka angka prevalensi stunting akan dapat diturunkan, bahkan bisa dituntaskan. Oleh karena itu banyak hal yang harus segera diperkuat baik dari sisi tata kelola, layanan intervensi spesifik, maupun pada layanan intervensi sensitif," katanya.

Berdasarkan data SSGI Jawa Tengah 2022, lanjutnya, beberapa daerah yang mengalami kenaikan stunting tertinggi antara lain Kabupaten Purbalingga naik 10 persen, Grobogan 9,7 persen, dan Temanggung 8,4 persen.

Kemudian, kata dia, sejumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan kasus stunting diantaranya Kota Semarang semula pada 2021 mencapai 21,3 persen menjadi 10,4 persen pada 2022, Demak semula 25,5 persen turun menjadi 16,2 persen, dan Kota Tegal semula 23,9 persen menjadi 16,8 persen.

"Untuk Kota Pekalongan tercatat ada penguatan peran tim percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota se-eks-Keresidenan Pekalongan," katanya.

Baca juga: Kemenkumham Jateng bakti sosial turunkan kasus stunting