Pejabat: Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik harus ditingkatkan

Rabu, 20 September 2023 16:37 WIB

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Wonosobo Didiek Wibawanto membuka Bimbingan Teknis dan Asistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal. ANTARA/HO-Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo

Wonosobo (ANTARA) - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Wonosobo Didiek Wibawanto memandang penting meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah sebagai salah satu area perubahan pada reformasi birokrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kesiapan aparatur pelayanan publik sangat penting bagi terjaminnya pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemahaman mengenai standar pelayanan minimal menjadi dasar pengetahuan wajib bagi para aparatur pelayanan publik," kata Didiek Wibawanto.

Didiek menyampaikan hal tersebut saat membuka Bimbingan Teknis dan Asistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wonosobo, Rabu.

"Kegiatan ini dapat menjadi motivasi aparatur pelayanan publik guna meningkatkan mutu pelayanan publik diberbagai sektor sehingga pemenuhan hak masyarakat secara optimal," katanya.

Pemenuhan SPM sendiri memiliki target 100 persen, mengingat hal ini merupakan jaminan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini, Kabupaten Wonosobo sendiri pada tahun 2022 capaian SPM menyentuh 97,26 persen.

Selain itu, kata dia, SPM merupakan sebuah prinsip penting dalam pelayanan publik sehingga seluruh perangkat daerah hendaknya mampu menerapkannya secara optimal sehingga pemenuhan kebutuhan dan hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara komprehensif.

"Saya mendorong segenap Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonosobo Tahun 2023—2027 untuk mengakselerasi prosesnya sehingga konsep peraturan tersebut dapat segera selesai," katanya.

Ia berharap seluruh aparatur pelayan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat memahami secara komprehensif penerapan SPM pada pelayanan publik dasar sehingga akses dan pemenuhan hak masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Program Coordinator Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat (YaPPIka) Indonesia Rokhmad Munawir menjelaskan bimbingan teknis merupakan bagian dari rangkaian program meningkatkan mekanisme akuntabilitas sosial untuk pemenuhan standar pelayanan minimal di daerah pengembangan energi terbarukan geothermal.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan SPM dan meningkatkan hak dasar masyarakat lokal di sekitar proyek geothermal di Kabupaten Wonosobo sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera.

"Ini kolaborasi antara YaPPIka dengan KITA Institute sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk peningkatan standar pelayanan minimal. Bersama Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, kami melaksanakan bimtek dan asistensi kepada OPD yang mempunyai tupoksi dan tanggung jawab mengurusi pelayanan dasar," katanya.

Baca juga: Dinas Arpus Boyolali bantu berikan pelayanan literasi masyarakat