KPK apresiasi penguatan antikorupsi di lingkup Pemkot Surakarta

Selasa, 4 Juni 2024 14:47 WIB

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama (kiri) usai rakor dan pemantauan program pencegahan korupsi Pemkot Surakarta dengan KPK RI di Solo, Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi penguatan antikorupsi di lingkup Pemerintah Kota Surakarta yang secara skor masuk ke kategori sangat baik.

"Saya apresiasi Pemkot Surakarta dalam memperbaiki tata kelola penguatan antikorupsi. Tahun 2023 seluruh daerah di Jawa Tengah mengalami penurunan skor monitoring center for prevention (MCP). Ada dua yang tidak mengalami penurunan, Pemkot Surakarta dan Semarang," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama usai rakor dan pemantauan program pencegahan korupsi Pemkot Surakarta dengan KPK RI di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia mengatakan untuk skor MCP Pemkot Surakarta di atas 90, tepatnya 92.

Selain itu, ada juga skor survei penilaian integritas (SPI). Dalam hal ini, ada tiga komponen yang terlibat, yakni pihak internal, eksternal, dan expert.

Untuk SPI Pemkot Surakarta mencapai skor 83. Ia mengatakan skor tersebut masuk kategori terjaga.

"Skor survei penilaian integritas ini hampir sama dengan Gianyar, Bali," katanya.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, yakni di kisaran tahun 2020-2021, skor MCP maupun SPI mengalami kenaikan.

"Dibandingkan tahun sebelumnya meningkat tajam, ada peningkatan signifikan. Seperti SPI pada tahun 2020 masih 65-68, sekarang berjalan 83. Itu skor terjaga," katanya.

Meski demikian, diakuinya, ada beberapa sektor yang masih perlu peningkatan, di antaranya manajemen ASN dan komponen dengan media.

"Manajemen ASN sebetulnya skornya cukup bagus, namun kalau dibandingkan skor yang lain masih memerlukan langkah perbaikan, yaitu manajemen ASN di reward. Ini sudah dikomunikasikan dengan BKSDM, nanti akan diperkuat dengan berbagai macam regulasi," katanya.

Sedangkan dari sisi komponen media, dikatakannya, tata kelola di lingkup Pemkot Surakarta masih kurang terinformasi.

"Ini sedang kami kerjakan bersama-sama dengan OPD yang membidangi. Apa yang sudah dilakukan Pemkot Surakarta sangat baik, namun harus terinformasi kepada masyarakat oleh jajaran media. Dari OPD yang membidangi siap memberikan langkah perbaikan," katanya.

Terkait hal itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menyambut baik capaian skor tersebut.

"Terima kasih untuk pengarahannya, dari awal saya menjabat skor MCP di Solo 65, termasuk paling rendah di Solo Raya. Sekarang di atas 90. Artinya ini komitmen kami pemberantasan korupsi tidak hanya di atas kertas tapi kami mendorong implementasinya," katanya.

Mengenai komponen yang masih mencatatkan skor rendah, pihaknya akan segera menjalin komunikasi dan koordinasi.

"Saya yakin ke depan skor meningkat lagi. Pemberantasan korupsi kami jaga terus," katanya.

Baca juga: Salah satu tersangka penyuap Lukas Enembe meninggal dunia