Analis : Kepala daerah terkait dinasti politik sebabkan ekonomi rendah

Selasa, 11 Juni 2024 05:22 WIB

Analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Bangkit Wiryawan (ANTARA/I.C. Senjaya)

Semarang (ANTARA) - Analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Bangkit Wiryawan menyebut kepala daerah dalam kepemimpinan yang terkait dengan dinasti politik di suatu kabupaten/kota akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu lebih rendah dibandingkan daerah lain.

"Dari hasil penelitian kami, pemimpin daerah yang terkait dinasti politik, kinerjanya tidak sebaik pemimpin yang tidak terkait dinasti politik," kata Bangkit di Semarang, Senin.

Bangkit mengungkapkan penelitian tentang kinerja pemerintahan terkait dinasti politik dilakukan pada kurun waktu 2013 hingga 2019.

Ia mencontohkan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten/ kota yang dipimpin oleh kepala daerah yang terkait dinasti politik berada 1 hingga 2 persen di bawah daerah yang pemimpinnya tidak terkait dinasti politik.

Ia menjelaskan pada daerah yang dipimpin oleh dipimpin bupati/ wali kota yang terkait dinasti politik muncul oligarki politik ekonomi.

"Ada yang menguasai sumber daya yang sangat besar, tetapi tidak terdistribusi merata," katanya.

Ia menegaskan politik kekeluargaan berpusat pada orang-orang tertentu

Hal tersebut, lanjut dia, berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Menurut dia, dinasti politik berdampak pada mundurnya kualitas demokrasi.

Ia menambah penelitian tentang dampak kepemimpinan terkait dinasti politik tersebut kembali dilakukan usai pandemi COVID-19 untuk memvalidasi hasil penelitian sebelumnya.

"Penelitian masih berjalan, namun dari hasil temuan trennya masih sama," katanya.