Kemenkeu dukung industri perdagangan untuk tumbuhkan ekonomi Jateng

Kamis, 22 Agustus 2024 11:07 WIB

Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah melaporkan kinerja ekonomi Jateng periode s.d. 31 Juli 2024 yang dihadiri Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sekaligus Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, bersama Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo, serta Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Akhmad Rofiq. Dok. DJP 1

Semarang (ANTARA) - Kementerian Keuangan Satu Jawa Tengah melaporkan kinerja ekonomi Jateng periode s.d. 31 Juli 2024 yang dihadiri Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Tengah Tri Wahyuningsih Retno Mulyani sekaligus Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, bersama Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah Muhdi, Kepala Kanwil DJP Jateng I Max Darmawan, Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo, serta Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Akhmad Rofiq.

Sejumlah current issue yang dapat di-highlight yaitu dukungan pemerintah kepada industri dalam negeri yang berorientasi ekspor melalui diterbitkannya 12 izin kawasan berikat (KB) dan 2 izin kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) selama semester I tahun 2024 untuk menciptakan harga jual produk kompetitif. Hal ini diharapkan dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang pada triwulan II tahun 2024 berhasil tumbuh sebesar 4,92% (yoy).

Perkembangan Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan

Di tengah ketidakpastian ekonomi global terutama akibat dampak tensi geopolitik, kinerja ekonomi domestik masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,92% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,97% (yoy). Dibandingkan dengan kinerja pada triwulan I-2024, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2024 tumbuh sebesar 1,57% (qtq), sedangkan dalam semester I-2024, perekonomian Jawa Tengah tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,94% (ctc).

Kinerja perekonomian Jawa Tengah setara dengan pertumbuhan ekonomi Jawa sebesar 4,92% (yoy), namun masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% (yoy).

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 11,43%, sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 18,76%.

Laju inflasi gabungan 9 Kota di Jawa tengah tetap terkendali, pada Juli 2024 terjadi deflasi -0,13% (mtm) dan secara tahunan mengalami inflasi 1,86% (yoy). Aktivitas ekonomi Jawa Tengah tetap terjaga dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juli 2024 sebesar 134,6 (mtm), yang menunjukkan optimisme dan keyakinan konsumen atas kondisi perekonomian di Jawa Tengah yang lebih baik (>100). Capaian nilai tukar petani (NTP) pada Juli 2024 sebesar 113,45 serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 100,93 turut menunjukkan akselerasi dibanding bulan sebelumnya.

Perkembangan kinerja fiskal regional

APBN sampai dengan bulan Juli 2024 mencatatkan kinerja yang baik. Penerimaan APBN Jawa Tengah mencapai Rp64,94 triliun (54,18% dari target), sementara realisasi belanja APBN mencapai Rp64,11 triliun (48,74% dari pagu) sehingga terdapat surplus sebesar Rp825,13 miliar.

Kinerja penerimaan masih tumbuh positif didukung kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Penerimaan perpajakan terdiri atas pajak serta kepabeanan dan cukai, tercatat penerimaan pajak sebesar Rp30,84 triliun (57,27% dari target) tumbuh 11,81% (yoy) dan kepabeanan dan cukai sebesar Rp30,08 triliun (49,49% dari target) tumbuh 16,65%. Adapun realisasi PNBP mencapai sebesar Rp4,02 triliun (77,01% dari target) tumbuh 2,97% (yoy).

Realisasi belanja K/L telah mencapai Rp22,99 T (50,30% dari pagu), secara nominal tumbuh 17,43% (yoy). Seluruh jenis belanja secara nominal tumbuh, tertinggi belanja bansos sebesar 29,36% sedangkan yang terendah belanja Modal sebesar 13,60% (yoy)

Adapun pada APBD, pendapatan daerah di Jawa Tengah sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar Rp62,97 triliun (56,01% dari target) tumbuh Rp3,22 triliun atau 5,39% (yoy). Realisasi TKD mencapai Rp41,12 triliun (59,67% dari alokasi pagu), tumbuh Rp1,43 triliun (3,61% yoy). TKD menyumbang 65,3% terhadap Pendapatan Daerah. Realisasi belanja APBD sebesar Rp55,99 triliun (48,03% dari pagu) naik Rp9,06 triliun (19,30% yoy). Komponen belanja seluruhnya tumbuh positif, kecuali belanja bantuan sosial. Hingga Juli 2024 masih terdapat surplus Rp6,98 triliun, turun 45,53% (yoy).

Peran Kemenkeu Satu sebagai Regional Chief Economist di Jawa Tengah

Sesuai dengan fungsinya sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance, Kemenkeu melalui Ditjen Bea dan Cukai memberikan dukungan terhadap dunia industri dan perdagangan yang menjadi aspek penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan usaha nasional.

Hal ini diperlukan untuk mendukung pelaku usaha, menjamin ketersediaan bahan baku dan kelancaran industri dalam negeri yang berorientasi ekspor, serta memperlancar arus keluar masuknya barang untuk menciptakan harga jual produk hasil produksi kompetitif secara global khususnya pada Provinsi Jawa Tengah, di antaranya melalui pembentukan Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Selama semester I tahun 2024, telah diterbitkan 12 izin KB dan 2 izin KITE yang didominasi oleh perusahaan industri tekstil dan barang dari tekstil serta barang dari kulit dengan orientasi ekspor. Perusahaan tersebut antara lain PT Inspire Way Indonesia (Karanganyar), PT Sino Textile Technology Indonesia (Semarang), PT Delta Dunia Tekstil (Pekalongan), PT Jinlin Luggage Indonesia (Jepara), PT Dalim Fideta Kornesia (Pemalang), PT Worthfind Travel Goods (Jepara), PT Yih Quan Footwear Indonesia (Batang), PT Indonesia Dayang Industrial (Semarang), PT Adonia Footwear Indonesia (Tegal), PT Alnu Sporting Goods (Kendal), PT Great Golden Indonesia (Jepara), PT Jaya Perkasa Textile (Sukoharjo), PT Buana Sandang Indonesia (Kudus), dan PT Prospecta Garmindo (Klaten). Diproyeksikan hal ini akan menyerap 28.000 orang tenaga kerja pada tahun 2025 dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi di Jawa Tengah.

Peran pemerintah untuk mendorong belanja negara agar mampu meningkatkan produktivitas dilakukan melalui subsidi bunga pembiayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar. Sampai dengan 31 Juli 2024, realisasi penyaluran kredit program terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp29,22 triliun (tumbuh 31,23%, yoy) yang didominasi pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp14,9 triliun. Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar Rp1,73 triliun dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp76,47 miliar.

Adapun realisasi penyaluran kredit ultra mikro (UMi) mencapai Rp799,82 miliar (tumbuh
5,35%, yoy) yang didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai penyaluran mencapai Rp739 miliar. Penyaluran UMi terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp61,76 miliar dan terkecil di Kota Magelang sebesar Rp2,00 miliar.

Kinerja APBN Jawa Tengah pada triwulan II 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN triwulan sebelumnya dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dampak perekonomian dan kesinambungan fiskal untuk kesejahteraan di Jawa Tengah. ***