Mentan tegaskan tidak boleh ada kompromi terkait pelanggaran MinyaKita

Selasa, 11 Maret 2025 13:14 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak boleh ada kompromi untuk penindakan terkait pelanggaran takaran MinyaKita di pasaran.

"Kami sudah berkoordinasi dengan penegak hukum Pak Kapolri, yang bersalah ditindak tegas," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan, siapa pun tidak boleh ada kompromi dalam menyikapi pelanggaran soal MinyaKita ini.

"Karena kalau kita kompromi sama dengan berternak kejahatan dan korbannya adalah rakyat," katanya.

Mengenai MinyaKita yang dijual tidak sesuai takaran yang tercantum 1 liter pada kemasan, pihaknya juga sudah melakukan komunikasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

"Kami kompak dengan Pak Mendag (Menteri Perdagangan), justru informasi awal dari Pak Mendag dan kami mengecek di lapangan, jadi kami kompak dengan beliau," katanya.

Ia mengatakan, seluruh aparat penegak hukum juga terus bekerja mengawasi di lapangan.

"Tadi saya cek langsung masih ada yang kurang tapi tidak seperti empat hari lalu, jadi ada perubahan," katanya.

Sejauh ini, aparat penegak hukum sudah menyegel lima tempat produksi MinyaKita yang menjual tidak sesuai takaran.

"Hari Sabtu ada tiga, tadi dua, jadi lima yang kami dapatkan. Pasti kami tindak, kayaknya sudah disegel, kami koordinasi dengan Pak Mendag agar disegel. Tidak ada ruang untuk mempermainkan rakyat kecil, kalau bisa dipidana pasti dipidana," katanya.

Sementara itu, mengenai temuan MinyaKita di Pasar Gede yang tidak sesuai dengan takaran 1 liter, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan aparat bidang perekonomian.

"Kami cek di sana, memang ada selisih sedikit. Tadi memang Pak Mentan sudah ngecek, ada miring sedikit. Kami dari Tim Satgas Pangan berkomunikasi dengan produsen agar lebih teliti lagi supaya berat bersihnya betul-betul 1 liter," katanya.

Ia mengatakan jika pada kasus tersebut murni ada pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi maka akan langsung dikomunikasikan dengan kepolisian.

"TPID di dalamnya ada polisi. Kalau tidak sesuai takaran harus ditarik, diganti, harus bertanggung jawab. Kami di daerah sebagai pengawas supaya masyarakat tidak dirugikan," katanya.