Modantara soroti bonus hari raya untuk ojol

Rabu, 19 Maret 2025 18:46 WIB

Ilustrasi - dua pengemudi ojek online sedang berbincang. (ANTARA/M Risyal Hidayat)

Semarang (ANTARA) - Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia(Modantara) menyoroti tentang imbauan pemberian Bonus Hari Raya (BHR) yang mesti dilakukan perusahaan layanan pengantaran berbasis aplikasi kepada ojek "online", kurir pengantar makanan, dan sebagainya.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha, dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Selasa, menyampaikan bahwa pihaknya menghargai setiap upaya untuk mendukung mitra, namun kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan industri dan fleksibilitas yang menjadi dasar ekosistem tersebut.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto tentang imbauan pemberian BHR yang mesti dilakukan perusahaan layanan pengantaran berbasis aplikasi, namun pemberian BHR sebaiknya ditentukan dengan bijaksana.

Menurut dia, pemberian BHR lebih rinci diminta dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan pekerja dan kemampuan finansial.

Menyikapi hal itu, Modantara turut mencermati beberapa poin tentang Surat Edaran Kemnaker Nomor M/3/HK.04.OANU2A25 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025.

Jika dilihat, kata dia, terdapat ketidakselarasan dengan arahan dari Presiden karena arahan tersebut cenderung tidak menggambarkan pemahaman terhadap kompleksitas industri dan ekosistem.

"Memaksakan kebijakan yang tidak realistis justru berisiko menciptakan masalah lebih besar. Termasuk meningkatnya angka pengangguran dan hilangnya peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat yang mengandalkan platform digital sebagai sumber penghasilan alternatif," katanya.

Ke depan, ia menilai pemerintah perlu menggandeng pihak-pihak yang memiliki relevansi dan kredibel dengan
kebijakan yang akan diambil, serta benar-benar merupakan bagian dari ekosistem.

Dengan demikian, kata dia, kebijakan yang diterapkan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan polemik yang
berpotensi merugikan ekosistem industri digital.

Keputusan yang tepat akan memberikan keseimbangan antara dukungan untuk mitra dan keberlanjutan industri, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut dia, Modantara mendorong dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi terbaik melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog.

"Tujuannya, untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi mitra dan industri secara keseluruhan," katanya.

Jika kebijakan hanya didasarkan semata-mata untuk memuaskan seruan dari pihak-pihak yang tidak berada di dalam ekosistem ataupun yang tidak merepresentasikan mayoritas mitra pengemudi, kata dia, tentu dapat berakibat fatal.

Ia mencontohkan seruan suatu serikat bahwa BHR harus diberikan kepada seluruh mitra pengemudi. Bahkan, bagi yang sudah putus mitra.

"Ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap keberlangsungan industri ini. Mitra yang diputus karena pelanggaran masa harus diberi bonus, bagaimana mitra yang sudah susah payah kerja mati-matian cari orderan," katanya.