Lokawisata Baturraden kembali dikelola Dinas Pariwisata

Sabtu, 29 Maret 2025 16:19 WIB

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, melepas pengelolaan Lokawisata Baturraden dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pariwisata untuk kembali dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) setempat.

“Sebetulnya BLUD kerjanya cukup bagus. Semangat awal pembentukan BLUD Pariwisata untuk membantu Pemerintah Kabupaten Banyumas secara profesional mengelola pariwisata agar bisa minimal mengurangi beban APBD untuk mengangsur dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional),” kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu.

Dalam hal ini, kata dia, BLUD Pariwisata seyogianya ditujukan untuk mengelola objek-objek wisata baru yang dibangun dengan menggunakan dana PEN.

Akan tetapi dalam praktiknya, lanjut dia, pengelolaan Lokawisata Baturraden turut diserahkan kepada BLUD Pariwisata.

“Padahal Lokawisata Baturraden sudah memiliki penghasilan sendiri, sehingga ketika dikelola BLUD maka uang penerimaan dari Baturraden itu tidak masuk ke kas daerah,” katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan, pada awal pemerintahannya sebagai Bupati Banyumas telah mengambil kebijakan untuk melepas pengelolaan Lokawisata Baturraden dari BLUD Pariwisata untuk dikembalikan sebagai salah satu unit pelaksana teknis Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.

Bahkan, kata dia, surat pencabutan atau pelepasan Lokawisata Baturraden dari BLUD Pariwisata telah ditandatangani.

Dengan demikian, lanjut dia, penghasilan Lokawisata Baturraden nantinya akan kembali masuk ke kas daerah.

“Kita butuh sekali pendapatan asli daerah. Biarkan BLUD mengelola kawasan-kawasan wisata yang baru itu, kemudian hasilnya nanti akan kita lihat,” katanya.

Ia mengaku, ke depan akan berdiskusi dengan Direktur BLUD Pariwisata guna meminta yang bersangkutan untuk membuat target-target pendapatan per tahun.

Menurut dia, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan membuat kesepakatan dengan BLUD Pariwisata terkait konsekuensi jika tidak bisa memenuhi target.

“Jadi target enggak usah yang bombastis karena saya juga kaget pada saat saya purna kemarin (berakhirnya masa jabatan sebagai Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023, red.), saya cek itu informasi itu (dana PEN, red.) dulu target dalam lima tahun dikembalikan Rp200 miliar dibagi lima. Itu enggak realistis menurut saya,” katanya.

Ia mengaku, optimistis BLUD Pariwisata mampu mencapai target-target yang benar-benar realistis.

Selain itu, dia menginginkan Pemkab Banyumas tidak terlalu campur tangan terhadap BLUD Pariwisata agar bisa melaksanakan berbagai inovasi secara mandiri dalam pencapaian target.

Disinggung mengenai kemungkinan BLUD Pariwisata bertransformasi menjadi badan usaha milik daerah, dia memperkirakan hal itu agak sulit dilakukan.

“Itu ‘kan BUMD harus dengan persetujuan DPRD juga,” kata Sadewo.