Kaukus DPR RI-AS Permasalahkan Manajemen P3I

Minggu, 29 April 2012 10:46 WIB

Anggota Kaukus DPR RI-AS dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari.

"Dengan rujukan CRS (Congressional Research Service, red.), anggota Kaukus menyesali manajemen P3I Setjen DPR RI karena para anggota DPR belum merasakan manfaat pelayanannya," kata anggota Kaukus DPR RI-AS dari Fraksi PDI Perjuangan kepada ANTARA Jateng, Minggu pagi, usai melakukan kunjungan ke Washington D.C., Amerika Serikat.

Menurut Eva yang juga anggota Komisi III (Bidang Hukum & Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI, tidak hanya keterbatasan jumlah periset di P3I (saat ini 40-an orang), tetapi pelayanannya pun tidak dapat diakses langsung oleh para anggota DPR.

Dalam lawatan ke Negeri Paman Sam, 23--27 April 2012, Ketua Kaukus DPR RI-AS (Kaukus Amerika) Priyo Budi Santosa (dari Fraksi Partai Golkar) beserta Eva Kusuma Sundari, Peggy Patrisia Pattipi (Fraksi PKB), Didi Irawadi (Fraksi Partai Demokrat), Bobby Adhityo (Fraksi Partai Golkar), Teguh Juwarno (FPAN), Ahmad Yani (FPPP), dan Akbar Faisal (Fraksi Hanura) sempat berdiskusi dengan CRS AS.

Menurut Eva, diskusi Kaukus Amerika dengan CRS pada hari Rabu (25/4) membuka mata betapa kurang memadai sistem pendukung di DPR RI jika membandingkannya dengan besarnya kekuasaan DPR pascarevisi UUD 1945.

Dijelaskan Eva, CRS dibentuk oleh undang-undang sejak 1914, kemudian direvisi pada tahun 1970 dengan tugas dan fungsi (tupoksi) utama adalah fokus pada kapasitas analisis dalam pelayanan tunggal ke Kongres AS.

Berdasar tupoksi tersebut, lanjut dia, CRS secara terus-menerus menyediakan bantuan analisis objektif yang bersifat konsultatif (tidak ada rekomendasi), rahasia, otoritatif, dan langsung kepada para politikus. "Dengan demikian, meski secara rutin meng-'upload' hasil analisis mereka di website, para politikus bisa minta analisis isu, 'briefing', dan konsultasi pribadi kepada para peneliti," katanya menegaskan.

Dengan 340 analis kebijakan/peneliti dan 100 profesional di bidang informasi, kata Eva, CRS setiap tahun mampu membuat 500 laporan baru plus 750 laporan atas permintaan pribadi politikus, sambil terus melakukan 2.000 riset. "CRS juga menyelenggarakan seminar, 'workshop', dan pembekalan untuk para politikus baru beserta seluruh keluarga mereka," kata Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI.

Karena banyaknya lembaga-lembaga kajian di negara tersebut, "think tank" maupun konsultan-konsultan politik di Washington D.C., maka CRS harus menjaga daya saing lembaga. "Salah satu kekuatan CRS adalah 'ingatan kelembagaan', baik oleh dokumentasi yang lengkap maupun karena keberadaan para staf yang berkarier di sana hingga puluhan tahun," katanya.

Atas dasar itulah, lanjut Eva, Kaukus Amerika setuju untuk mereformasi P3I Setjen DPR RI sehingga mereka bisa lebih profesional sebagai pegawai parlemen, bukan pegawai Setjen DPR. "Sebaliknya, reformasi kesekjenan juga diperlukan agar institusi ini bisa secara optimal berperan sebagai lembaga pendukung DPR, bukan pegawai eksekutif yang ditempatkan di lembaga legislatif," demikian anggota Kaukus DPR RI-AS Eva Kusuma Sundari.