Jaladara dan Railbus Tak Lagi Lewat Kota

Senin, 26 November 2012 09:21 WIB

Sepur Klutuk Jaladara (Foto ANTARA)

"Kontrak sewa antara PT KAI selaku pemilik aset dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta selaku penyewa habis pada Oktober 2012, sehingga kereta api wisata yang banyak peminatnya ini, tak lagi lewat tengah kota," kata Kepala Bidang Dinas Angkutan Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkot Surakarta Sri Indarjo kepada wartawan di Solo, Senin.

Perpanjangan sewa sampai sekarang belum disepakati PT KAI. Oleh karena itu, sejak kontraknya habis, kereta api wisata kuno yang menggunakan bahan bakar kayu tersebut, tidak lagi melintas di tengah Kota Solo.
Pemkot Surakarta menyewa Jaladara dari PT KAI Bandung dengan masa sewa kontrak tiga tahun. Kontrak yang dimulai Oktober 2009 habis pada Oktober 2012. "Jadi, saat ini belum beroperasi dan menunggu perpanjangan kontrak lagi," katanya.

Ia mengatakan akibat Jaladara tidak beroperasi, Dishubkominfo terpaksa menolak belasan pesanan mencoba kereta api berbahan bakar kayu itu.

Ketidakjelasan perpanjangan kontrak ini, menurut dia bisa mengecewakan masyarakat. Sebab, diyakini Jaladara pada momentum akhir tahun bakal kebanjiran order," katanya.

Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) Batara Kresna juga tidak beroperasi. PT KAI berdalih kompresor railbus ini butuh perbaikan, sehingga dimasukkan bengkel PT INKA.

Indarjo menambahkan, Pemkot Surakarta sudah mendesak PT INKA segera menyelesaikan perbaikan railbus tersebut.

"Pada akhir tahun ada libur panjang, biasanya moda transportasi itu kebanjiran penumpang. Kalau sampai Desember belum bisa jalan, itu kan sayang," ujarnya.

"Sepur Klutuk Jaladara" dapat membawa penumpang maksimal 80 orang, dengan biaya Rp3,25 juta per trip.

Ongkos tersebut untuk membiayai bahan bakar berupa lima meter kubik kayu jati, dan operatornya.

Biaya operasional Jaladara yang cukup tinggi membuat Pemkot Surakarta tidak mematok pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor itu.

"Ya, ini adalah wujud penyediaan fasilitas transportasi bagi masyarakat, dan untuk 'branding' kota. Sedangkan pemasukan PAD (dari Jaladara) memang nol," katanya.