PPNSI: Petani Butuh Kehadiran Bank Pertanian

Kamis, 14 Maret 2013 10:40 WIB

"Profesi petani kian tidak menarik karena dukungan dari pihak eksternal, termasuk perbankan, tidak memadai untuk pengembangan usaha mereka," katanya di Semarang, Kamis.

Menurut dia, sekarang ini alokasi kredit petani hanya lima persen dari total 20 persen alokasi kredit usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) yang disalurkan perbankan. "Paling tidak seharusnya 10 persen," katanya.

Pernyataan PPNSI tersebut menanggapi penolakan Sekjen Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badarudidn terhadap gagasan pendirian bank pertanian yang secara khusus melayani kebutuhan petani.

"Ini (penolakan) menjadi bukti bahwa Kemenkeu dan Bank Indonesia belum berpihak kepada petani. Pernyataan bahwa bank pertanian tidak penting dari Sekjen Kemenkeu itu memprihatinkan," katanya.

Menurut dia, pejabat yang seharusnya ikut membantu petani justru tidak membela kepentingan mereka dengan kemudahan akses modal untuk usaha pertanian.Ia menyebutkan bahwa bank-bank besar, BRI misalnya, hampir 60 persen uangnya berasal dari orang desa yang rata-rata adalah petani.

"Seharusnya Kemenkeu berpikir bagaimana agar bank pertanian menjadi solusi bagi petani dalam mengatasi permodalan, bukan sebaliknya hanya berorientasi keuntungan dan mengabaikan kepentingan petani," katanya.

Petani, katanya, sangat membutuhkan kehadiran bank pertanian, seperti halnya di Malaysia dan Thailand. Bank pertanian di negara itu bisa mengucurkan kredit murah sekitar lima persen per tahun.

"Mengapa Indonesia yang 60 persen penduduknya tinggal di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian malah tidak ada Bank Pertanian?" tanya Riyono.

Ia mengatakan Kementerian Pertanian, ormas, dan LSM setuju dengan berdirinya bank pertanian sebagai bagian solusi modal bagi petani, bahkan sudah diusulkan ke DPR agar bisa direalisasikan.

Mengenai efisien dan tidaknya bank pertanian, menurut dia, kredit terbesar yang diberikan oleh bank itu sekarang ini mengalir ke pengusaha besar, padahal sebagian besar dana pihak ketiga perbankan merupakan tabungan rakyat.

"Sebagian kredit pengusaha kelas kakap itu ada yang macet, sedangkan masyarakat perdesaan lebih patuh membayar angsuran kredit," katanya

Oleh karen itu, PPNSI kami minta Kemenkeu bisa berpikir jangkan panjang dan memberikan pemihakan kepada petani yang memasok kebutuhan pangan bangsa. "Jangan hanya berpikir bisnis dan keuntungan," demikian Riyono. (tz)