Konflik Nduga, Legislatif-Eksekutif Diminta Redam

Rabu, 5 Juni 2013 09:11 WIB

"Kami minta DPRD (Legislatif,red) dan Bupati Kabupaten Nduga (EKsekutif) segera redam konflik yang sedang terjadi, tinggalkan dulu kepentingan masing-masing karena rakyat yang ada saat ini telah dan sedang menjadi korban," kata Sekertaris Jenderal Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Nduga Se-Indonesia (IPMNI) Ronald Lokbere di Jayapura, Papua, Rabu.

Ronald menjelaskan bahwa asal muasal konflik yang tengah terjadi di Nduga dimulai dari rapat koordinasi penetepan daerah pemilihan (Dapil), penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dan penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten Nduga periode 2014-2019 pada 23 Maret 2013 di salah satu hotel ternama di Kabupaten Jayawijaya yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nduga.

Rapat koordinasi tersebut membahas perubahan jumlah distrik, Dapil, DPT dan jumlah kursi DPRD yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Nduga. Sementara sebelumnya, Kabupaten Nduga memiliki delapan distrik, dua dapil, 53.701 warga yang masuk dalam DPT dan 20 kursi legislatif.

"Pihak Eksekutif mengusulkan pada Pemilu yang akan datang telah terjadi perubahan dengan jumlah distirk yang telah dimekarkan dari delapan buah menjadi 32 buah, dua Dapil menjadi tiga Dapil, 53.701 DPT menjadi 119.964 DPT dan 20 kursi legislatif menjadi 25 kursi legislatif," katanya.

Namun usulan tersebut yang dihadiri oleh ketua DPRD dan Bupati Kabupaten Nduga tidak diterima oleh sejumlah anggota DPRD setempat yang dipimpin oleh Ronald Kelnea dan Paulus Ubruangge karena menilai rapat koordinasi tersebut dengan berbagai pembahasan terkait perubahan/pemekaran jumlah distrik, Dapil, DPT, dan jumlah kursi dewan belum ada landasan hukumnya.

"Menurut Bapak Ronald Kelnea dan kawan-kawan pada Pemilu 2014 sebaiknya menggunakan format lama sebelum ada perubahan jumlah distrik, Dapil, DPT dan jumlah kursi dewan karena belum mempunyai landasan hukum yang jelas. Sementara Bupati Kabupaten Nduga mendukung KPU setempat untuk perubahan data jumlah distrik dan lainya," katanya.

Karena tidak ada titik temu dari rapat koordinasi tersebut berujung pada keributan atau kericuhan antara dua kubu (pihak Legislatif/DPRD dan pihak Eksekutif/kelompok Bupati dan KPU Nduga,red), sehingga Kepala Bagian Tata Usaha Kabupaten Nduga Yustinus Gwijangge terkena benda tajam dan tidak tertolong untuk diselematkan setelah dilarikan ke rumah sakit setempat.

"Setelah ada yang jadi korban dalam rapat koordinasi tersebut, pada 24 dan 25 Maret 2013 terjadi konflik atau perang suku di Kampung Yilekma yang berujung pada ratusan orang luka-luka, puluhan rumah terbakar dan seorang dikabarkan tewas," katanya.

Konflik atau perang suku itu sudah diupayakan untuk dilakukan perdamaian yang dipimpin oleh Waka Polda Papua Brigken Pol Paulus Waterpauw, Bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya, Dandim 1702, Danyon 756/WMS, Kapolres Jayawijaya, Bupati Kabupaten Nduga dan kubu yang bertikai.

"Tetapi berbagai upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Gubernur Papua juga telah berusaha untuk mendamaikan hingga konflik ini dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama ke Dirjen Otda Kemendagri tapi tidak juga menemui titik temu antara kedua kubu yang bermasalah terkait perubahan data jumlah distrik, Dapil, DPT dan kursi di DPRD," katanya.

Belum adanya kata damai, pada 29 Mei 2013 di Sentani, Kabupaten Jayapura salah seorang anggota DPRD Kabupaten Nduga tewas terbunuh yang diduga bagian dari rangkaian masalah di daerah tersebut.

"Untuk itu, kami minta kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Nduga segera tinggalkan konflik yang kalian lakukan, dan fokus pada penyelesaianya. Saat ini masyarakat Nduga yang jadi korban, pelajar dan mahasiswa juga mulai terkotak-kotak. Tolong segera perhatikan masalah ini," pintanya.