KPK Kerjasama Dengan Universitas Merekam Sidang Korupsi di Daerah

Selasa, 29 April 2014 15:40 WIB

Gubernur Banten non aktif, Atut Chosiyah, saat keluar dari mobil tahanan setibanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/2). Atut diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dalam kasus proyek alat kesehatan di Provinsi Banten. (ANTARA FOTO/Wahyu

Dia katakan itu seusai sosialisasi situs anti-corruption clearing house atau http://acch.kpk.go.id.

Ia mengemukakan, penggunaan situs ternama itu dilatari kejadian di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni video rapat Wakil Gubernur DKI Jaya, Basuki Purnama (Ahok), disiarkan secara langsung di YouTube.

"Menariknya, video Ahok itu disaksikan hingga ribuan orang. Artinya, cara seperti ini cukup efektif untuk sosialisasi," katanya.

Ia menambahkan, sementara ini KPK telah menjalin kerja sama dengan berbagai universitas dalam merekam sidang kasus korupsi di daerah.

Bagi KPK, perekaman itu penting untuk dokumentasi lembaga, sementara bagi perguruan tinggi untuk bahan kajian para mahasiswa.

"Fakultas Hukum Unsri juga menjalin kerja sama dan secara intensif mengirimkan rekaman video sidang korupsi, seperti kasus alat kesehatan Fakultas Kedokteran, dan penyelewengan bantuan sosial," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagai institusi penegakan hukum, KPK tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Untuk segmen pencegahan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyentuh seluruh masyarakat.

KPK juga melakukan penelitian di dua kota yakni Yogyakarta dan Solo dalam rangka menemukan relawan yang layak dijadikan contoh untuk slogan "jujur, langkah awal memberantas korupsi".

"Keaktifan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah tindakan korupsi, sejauh ini KPK menerima sekitar 4.000 pengaduan masyarakat setiap bulan," ujarnya.