Koalisi Indonesia Hebat Perlu Libatkan Rakyat
Minggu, 5 Oktober 2014 11:40 WIB
Aktivis Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) Eva Kusuma Sundari. (Foto: ANTARA News)
Oleh karena itu, Eva yang juga aktivis Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) memandang perlu politikus Koalisi Indonesia Hebat bersinergi dengan rakyat untuk mengawal Nawacita (sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo) dan Trisakti.
Eva mengemukakan hal itu via pesan singkatnya kepada Antara di Semarang sehubungan dengan fakta bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen menyapu bersih pimpinan DPR RI dan kemungkinan pula pimpinan MPR RI melalui praktik tirani mayoritas, bukan "dead end" (jalan buntu) bagi politikus-politikus Koalisi Indonesia Hebat.
Kendati demikian, lanjut Eva, tekanan itu harus bisa ditransformasi menjadi energi positif. Dalam hal ini politikus Koalisi Indonesia Hebat harus berperan konstruktif dan produktif dalam kerja-kerja parlementer, baik pada saat menjalankan fungsi legislasi, budgeting (penyusunan anggaran), maupun pengawasan untuk Nawacita yang sudah dimenangkan oleh rakyat melalui Pilpres 2014.
"Dukungan rakyat yang terpenting karena mandat yang mereka terima adalah dari dan demi rakyat," kata Eva, anggota Komisi III (Bidang Keamanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia) DPR RI periode 2009--2014.
Ia menekankan, "Prinsip musyawarah yang indikatornya 'win-win solution' (solusi yang saling menguntungkan), bukan 'the winner takes all' (pemenang mengambil semua) perlu disikapi secara kreatif."
Menurut Eva, respons negatif dari rakyat terhadap komposisi pimpinan DPR RI terkait dengan integritas menjadi modal bagi Koalisi Indonesia Hebat untuk bekerja sama dengan rakyat demi menciptakan kinerja parlemen yang akuntabel, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip praktik parlemen universal.
Di lain pihak, Eva mengemukakan bahwa prinsip keterpisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial tidak bisa saling menjatuhkan, tetapi harus digunakan sebagai "framework" (kerangka) bekerja DPR RI, baik oleh Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih, untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama.
"Dengan demikian, program-progam Nawacita yang prorakyat dan berdasar Pancasila akan secara bersama-sama dikawal oleh semua anggota legislatif," kata politikus PDI Perjuangan yang notabene anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
Semua wakil rakyat, kata Eva, harus memastikan bahwa program-program rakyat dalam Nawacita akan dilaksanakan oleh Jokowi-JK yang akan diwujudkan secara akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Semua anggota legislatif juga harus memastikan Jokowi-JK hanya akan melaksanakan Nawacita melalui strategi Trisakti yang merupakan turunan dari Pancasila dasar negara," kata Eva, aktivis Pusaka Trisakti.
Eva mengemukakan hal itu via pesan singkatnya kepada Antara di Semarang sehubungan dengan fakta bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen menyapu bersih pimpinan DPR RI dan kemungkinan pula pimpinan MPR RI melalui praktik tirani mayoritas, bukan "dead end" (jalan buntu) bagi politikus-politikus Koalisi Indonesia Hebat.
Kendati demikian, lanjut Eva, tekanan itu harus bisa ditransformasi menjadi energi positif. Dalam hal ini politikus Koalisi Indonesia Hebat harus berperan konstruktif dan produktif dalam kerja-kerja parlementer, baik pada saat menjalankan fungsi legislasi, budgeting (penyusunan anggaran), maupun pengawasan untuk Nawacita yang sudah dimenangkan oleh rakyat melalui Pilpres 2014.
"Dukungan rakyat yang terpenting karena mandat yang mereka terima adalah dari dan demi rakyat," kata Eva, anggota Komisi III (Bidang Keamanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia) DPR RI periode 2009--2014.
Ia menekankan, "Prinsip musyawarah yang indikatornya 'win-win solution' (solusi yang saling menguntungkan), bukan 'the winner takes all' (pemenang mengambil semua) perlu disikapi secara kreatif."
Menurut Eva, respons negatif dari rakyat terhadap komposisi pimpinan DPR RI terkait dengan integritas menjadi modal bagi Koalisi Indonesia Hebat untuk bekerja sama dengan rakyat demi menciptakan kinerja parlemen yang akuntabel, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip praktik parlemen universal.
Di lain pihak, Eva mengemukakan bahwa prinsip keterpisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial tidak bisa saling menjatuhkan, tetapi harus digunakan sebagai "framework" (kerangka) bekerja DPR RI, baik oleh Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih, untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama.
"Dengan demikian, program-progam Nawacita yang prorakyat dan berdasar Pancasila akan secara bersama-sama dikawal oleh semua anggota legislatif," kata politikus PDI Perjuangan yang notabene anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-JK pada Pilpres 2014.
Semua wakil rakyat, kata Eva, harus memastikan bahwa program-program rakyat dalam Nawacita akan dilaksanakan oleh Jokowi-JK yang akan diwujudkan secara akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Semua anggota legislatif juga harus memastikan Jokowi-JK hanya akan melaksanakan Nawacita melalui strategi Trisakti yang merupakan turunan dari Pancasila dasar negara," kata Eva, aktivis Pusaka Trisakti.
Pewarta : Kliwon
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017