Jumhur Bantah Kumpulkan Sukarelawan Terkait Kabinet Jokowi
Minggu, 26 Oktober 2014 13:33 WIB
Deklarator nasional Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) Mohammad Jumhur Hidayat (tengah) ketika berunjuk rasa. (Dok.)
"Banyak yang menginginkan agar saya mengambil sikap 'melawan' bila kabinet tidak sesuai dengan harapan karena dianggap sebagai transaksi politik biasa," kata Jumhur kepada Antara Jateng, Minggu.
Menanggapi hal itu, Jumhur yang juga mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menekankan, "Secara pribadi, saya tidak akan melakukan langkah apa pun."
Jumhur yang pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014, mendukung pasangan Jokowi-JK, berharap kabinet mendatang dapat bekerja keras dengan memanggul panji-panji amanat penderitaan rakyat.
"Dalam periode kerja tertentu, barulah kita bisa menilai kerja-kerja kabinet itu," kata Jumhur yang kini sebagai aktivis dan pegiat demokrasi.
Menyinggung kembali soal informasi melalui "broadcasting BlackBerry" yang menyebut seolah-olah dirinya akan mengumpulkan kekuatan sukarelawan untuk melawan Kabinet Jokowi-JK, Jumhur menegaskan, "Dengan ini saya nyatakan itu sama sekali tidak benar."
Menanggapi hal itu, Jumhur yang juga mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menekankan, "Secara pribadi, saya tidak akan melakukan langkah apa pun."
Jumhur yang pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014, mendukung pasangan Jokowi-JK, berharap kabinet mendatang dapat bekerja keras dengan memanggul panji-panji amanat penderitaan rakyat.
"Dalam periode kerja tertentu, barulah kita bisa menilai kerja-kerja kabinet itu," kata Jumhur yang kini sebagai aktivis dan pegiat demokrasi.
Menyinggung kembali soal informasi melalui "broadcasting BlackBerry" yang menyebut seolah-olah dirinya akan mengumpulkan kekuatan sukarelawan untuk melawan Kabinet Jokowi-JK, Jumhur menegaskan, "Dengan ini saya nyatakan itu sama sekali tidak benar."
Pewarta : Kliwon
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Dekan FK Undip bantah mohon tarik pembekuan izin klinis di RSUP dr Kariadi
16 September 2024 10:41 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017