Akademisi : SBY Galau Jika Perppu Pilkada Tak Lolos
Senin, 15 Desember 2014 16:37 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)
"Reaksi spontan dari Partai Demokrat melalui Ketua Umum SBY, yang menemui Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk meminta dukungan perppu dan pada saat yang lain SBY juga bertemu ARB, menggambarkan SBY sedang galau," kata Atang, di Kupang, Senin.
Dia mengatakan, SBY galau karena ada konflik di internal PPP dan Golkar yang mengancam Perppu Pilkada.
"Jadi bagi saya, langkah SBY merapat ke KIH adalah pilihan rasional, karena dari awal KIH tetap konsisten dengan sikapnya yang mendukung Perppu Pilkada," katanya.
Menurut dia, bola panas soal perppu saat ini sedang dimainkan oleh KIH. Dengan sikap ARB yang tidak konsisten dan SBY dan Demokrat yang galau, sangat menguntungkan KIH.
Karena itu, hasil akhir dari perppu jika diterima maka yang diuntungkan secara politik adalah KIH, bukan Demokrat dan SBYdan bukan pula KMP.
Dengan demikian, boleh jadi KIH menjadi arena baru bagi Demokrat. Selain KIH memiliki kekuasaan juga relatif solid dengan komitmen.
Disisi lain, kata dia, KMP akan semakin rentan untuk pecah dan dipecahkan karena adanya dualisme kepemimpinan di parpol anggota KMP.
"Hal inilah menurut saya akan mengubah sikap SBY ke KIH. Walaupun KMP pada akhirnya harus mendukung perppu, namun SBY dan Demokrat akan lebih nyaman dengan KIH," katanya.
Bagi KIH, merapatanya Demokrat akan menambah energi politik baru, namun KIH tetap melihat Demokrat sebagai penghambat terganjalnya agenda KIH yang lalu.
"Partai Demokrat dengan kekuatan yang cukup signifikan tetap penting untuk mengawal pemerintahan di parlemen," katanya.
Maka siapa yang merasa meninggalkan atau ditinggalkan, KMP, Demokrat dan SBY yang bisa menjawabnya, kata dia.
Dia mengatakan, SBY galau karena ada konflik di internal PPP dan Golkar yang mengancam Perppu Pilkada.
"Jadi bagi saya, langkah SBY merapat ke KIH adalah pilihan rasional, karena dari awal KIH tetap konsisten dengan sikapnya yang mendukung Perppu Pilkada," katanya.
Menurut dia, bola panas soal perppu saat ini sedang dimainkan oleh KIH. Dengan sikap ARB yang tidak konsisten dan SBY dan Demokrat yang galau, sangat menguntungkan KIH.
Karena itu, hasil akhir dari perppu jika diterima maka yang diuntungkan secara politik adalah KIH, bukan Demokrat dan SBYdan bukan pula KMP.
Dengan demikian, boleh jadi KIH menjadi arena baru bagi Demokrat. Selain KIH memiliki kekuasaan juga relatif solid dengan komitmen.
Disisi lain, kata dia, KMP akan semakin rentan untuk pecah dan dipecahkan karena adanya dualisme kepemimpinan di parpol anggota KMP.
"Hal inilah menurut saya akan mengubah sikap SBY ke KIH. Walaupun KMP pada akhirnya harus mendukung perppu, namun SBY dan Demokrat akan lebih nyaman dengan KIH," katanya.
Bagi KIH, merapatanya Demokrat akan menambah energi politik baru, namun KIH tetap melihat Demokrat sebagai penghambat terganjalnya agenda KIH yang lalu.
"Partai Demokrat dengan kekuatan yang cukup signifikan tetap penting untuk mengawal pemerintahan di parlemen," katanya.
Maka siapa yang merasa meninggalkan atau ditinggalkan, KMP, Demokrat dan SBY yang bisa menjawabnya, kata dia.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Ngesti-Arifah ditetapkan sebagai paslon terpilih Pilkada Kabupaten Semarang
10 January 2025 7:42 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017