Legislator: Interpelasi mungkin Terjadi Terkait Kapolri
Kamis, 19 Februari 2015 15:42 WIB
Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding. (ANTARA)
"(Interpelasi) sangat mungkin terjadi, namun itu masih wacana," kata Karding di Pangkalpinang, Rabu.
Karding mengaku sulit menjelaskan ketika Presiden Jokowi memilih nama lain selain Budi Gunawan yang telah disetujui DPR RI melalui sidang paripurna untuk diangkat sebagai Kapolri.
"Calon Kapolri yang telah disetujui DPR RI adalah Pak Budi Gunawan, dan itu telah diparipurnakan," ujarnya.
Menurut Sekjen DPP PKB itu, Presiden Jokowi memang dituntut untuk cepat mengambil keputusan agar tidak semakin membuat kekisruhan.
"Jika dibiarkan Kapolri hanya berisikan Pelaksana Tugas (Plt) dan bukan definitif akan membuat masyarakat tidak pasti," katanya.
Dia mengatakan Presiden tidak melantik Budi Gunawan lantaran polemik di masyarakat semakin meluas.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri definitif.
Karding mengaku sulit menjelaskan ketika Presiden Jokowi memilih nama lain selain Budi Gunawan yang telah disetujui DPR RI melalui sidang paripurna untuk diangkat sebagai Kapolri.
"Calon Kapolri yang telah disetujui DPR RI adalah Pak Budi Gunawan, dan itu telah diparipurnakan," ujarnya.
Menurut Sekjen DPP PKB itu, Presiden Jokowi memang dituntut untuk cepat mengambil keputusan agar tidak semakin membuat kekisruhan.
"Jika dibiarkan Kapolri hanya berisikan Pelaksana Tugas (Plt) dan bukan definitif akan membuat masyarakat tidak pasti," katanya.
Dia mengatakan Presiden tidak melantik Budi Gunawan lantaran polemik di masyarakat semakin meluas.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajukan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri definitif.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2025
Terkait
Video - DPRD Kudus ajukan hak interpelasi terkait pengisian perangkat desa
08 July 2019 20:21 WIB, 2019
Sudding Persilakan Fraksi PDIP Gunakan Hak Interpelasi soal Pembatalan BG
20 February 2015 11:50 WIB, 2015
Fraksi NasDem : Pengusulan Hak Interpelasi Harus Dibatalkan Karena Prematur
25 November 2014 18:07 WIB, 2014
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017