Presiden: Kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina Segera Diresmikan
Senin, 7 Maret 2016 10:32 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan) saat pertemuan bilateral di sela rangkaian KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di JCC, Jakarta, Minggu (6/3).(ANTARA FOTO/OIC-ES2
"Perkenankan saya menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjuk Nyonya Maha Alkhus Hussein selaku Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina," kata Presiden Jokowi di Balai Sidang utama Jakarta Convention Center (JCC), Senin.
Presiden mengatakan penunjukan konsul kehormatan tersebut menjadi salah satu langkah konkret untuk menunjukkan bahwa Indonesia akan selalu berdiri di garis terdepan untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia juga mengatakan bahwa kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina di Ramallah akan segera diresmikan.
Presiden Jokowi menjadi Ketua Sidang KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif yang akan mengesahkan dua dokumen hasil, yakni Resolusi KTT-LB OKI ke-5 dan Deklarasi Jakarta.
"KTT ini merupakan momentum penting bagi dunia Islam untuk merespons situasi yang dihadapi rakyat dan bangsa Palestina dewasa ini dengan langkah konkret," kata Kepala Negara.
Di sela-sela KTT-LB OKI Ke-5, Presiden akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Pakistan dan Presiden Sudan, serta menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Libya, Menteri Luar Negeri Iran, Chairman Council of State of Oman, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, dan Deputi Perdana Menteri Qatar.
KTT-LB OKI Ke-5 tentang Palestina dan Al Quds di Jakarta yang berlangsung Senin dihadiri lebih dari 500 anggota delegasi dari 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau dan lima perwakilan negara anggota Dewan Keamanan Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta utusan khusus PBB dalam Kuartet Negosiasi Palestina-Israel.
Presiden mengatakan penunjukan konsul kehormatan tersebut menjadi salah satu langkah konkret untuk menunjukkan bahwa Indonesia akan selalu berdiri di garis terdepan untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Ia juga mengatakan bahwa kantor Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina di Ramallah akan segera diresmikan.
Presiden Jokowi menjadi Ketua Sidang KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif yang akan mengesahkan dua dokumen hasil, yakni Resolusi KTT-LB OKI ke-5 dan Deklarasi Jakarta.
"KTT ini merupakan momentum penting bagi dunia Islam untuk merespons situasi yang dihadapi rakyat dan bangsa Palestina dewasa ini dengan langkah konkret," kata Kepala Negara.
Di sela-sela KTT-LB OKI Ke-5, Presiden akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Pakistan dan Presiden Sudan, serta menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Libya, Menteri Luar Negeri Iran, Chairman Council of State of Oman, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, dan Deputi Perdana Menteri Qatar.
KTT-LB OKI Ke-5 tentang Palestina dan Al Quds di Jakarta yang berlangsung Senin dihadiri lebih dari 500 anggota delegasi dari 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau dan lima perwakilan negara anggota Dewan Keamanan Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta utusan khusus PBB dalam Kuartet Negosiasi Palestina-Israel.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017