Kemhan-KKP Kerja Sama Berantas Pencurian Ikan
Selasa, 10 Mei 2016 13:56 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta, Antara Jateng - Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani nota kesepakatan bersama untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memberantas pencurian ikan atau di perairan Indonesia.
Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dilakukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Selasa.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, ilegal fishing telah menimbulkan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing. Ini komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa kita," kata Susi.
Menurut dia, dalam peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat memerlukan berbagai dukungan. Mulai dari data dan informasi, dukungan kebijakan strategis pertahanan negara, pemanfaatan teknologi, hingga mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah.
"Pertahanan adalah bagian penting bagi negara. Di sini kedaulatan penting. KKP setengah tahun terakhir ini betul-betul menekankan kedaulatan adalah awal rencana pelaksanaan pembangunan."
"Kita tidak bisa membangun bangsa apabila di awal tidak berdaulat dan tidak punya kemandirian apa maunya kita. Itu kepercayaan yang ada di diri saya dan menurut saya itu sangat benar," ujar Susi.
Selain itu, kerja sama juga menjajaki pengadaan pesawat udara negara untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, selanjutnya akan diterbitkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk tim penyusunan rencana dan tim pelaksanaan pengadaan pesawat udara negara untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pencurian sumber daya alam seperti illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi.
"Apabila ada ancaman tersebut, harus dilawan. Memiliki pertahanan yang tangguh merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional," ujarnya.
Penandatanganan nota kesepakatan bersama ini dilakukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Selasa.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan, ilegal fishing telah menimbulkan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
"Terutama yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing. Ini komitmen pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa kita," kata Susi.
Menurut dia, dalam peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat memerlukan berbagai dukungan. Mulai dari data dan informasi, dukungan kebijakan strategis pertahanan negara, pemanfaatan teknologi, hingga mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah.
"Pertahanan adalah bagian penting bagi negara. Di sini kedaulatan penting. KKP setengah tahun terakhir ini betul-betul menekankan kedaulatan adalah awal rencana pelaksanaan pembangunan."
"Kita tidak bisa membangun bangsa apabila di awal tidak berdaulat dan tidak punya kemandirian apa maunya kita. Itu kepercayaan yang ada di diri saya dan menurut saya itu sangat benar," ujar Susi.
Selain itu, kerja sama juga menjajaki pengadaan pesawat udara negara untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Sebagai tindak lanjut dari kerja sama ini, selanjutnya akan diterbitkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membentuk tim penyusunan rencana dan tim pelaksanaan pengadaan pesawat udara negara untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pencurian sumber daya alam seperti illegal fishing merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi.
"Apabila ada ancaman tersebut, harus dilawan. Memiliki pertahanan yang tangguh merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional," ujarnya.
Pewarta : Antaranews
Editor : Totok Marwoto
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
PLN Icon Plus berkolaborasi dengan Indomobil wujudkan pengembangan ekosistem kendaraan listrik
25 November 2024 9:43 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017