Semarang, ANTARA JATENG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan evaluasi terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Jateng "Online" 2017 agar lebih lancar tahun depan.

"Di Indonesia, (PPDB, red.) yang `online` pertama kan Jateng, setelah DKI Jakarta kalau enggak salah. Yang serentak juga baru kita," katanya, usai memimpin upacara wisuda SMK Negeri Jateng di Semarang, Sabtu.

Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK Negeri Jateng serentak di 35 kabupaten/kota yang tengah berlangsung sempat dikeluhkan sejumlah masyarakat, antara lain dibolehkannya penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Mereka mengkhawatirkan dibolehkannya penggunaan SKTM dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku miskin agar anaknya bisa diterima, sebab siswa miskin dapat tiga poin untuk menambah NEM.

"Banyak orang bertanya di provinsi lain kok enggak geger (PPDB, red.)? Ada yang belum soalnya, kita serentak. Makanya, saya sampaikan yang serentak pertama memang bikin `persoalan` baru," kata politikus PDI Perjuangan itu.

"Persoalan" yang dimaksud, kata dia, di antaranya masyarakat harus menyesuaikan sehingga terhadap orang tua murid dan masyarakat yang protes sebenarnya sudah dibuat kanal-kanal untuk berkonsultasi.

Kanal-kanal komunikasi sudah dibuat seiring dengan sistem PPDB SMA dan SMK Negeri Jateng "Online", kata dia, dengan harapan masyarakat mau menggunakannya untuk berkonsultasi, tetapi ternyata tidak digunakan.

"Mungkin evaluasinya (PPDB, red.) ke depan kami sudah tahu. Kayaknya, yang punya fasilitas khusus pola seleksinya akan dibedakan, misalnya siswa miskin, dan sebagainya akan dibedakan," katanya.

Untuk menyikapi tambahan poin, kata dia, dinas juga sudah mengambil kebijakan mengenai nilai minimal yang menjadi dasar atau standar sebelum ada poin tambahan, seperti siswa miskin, anak guru, dan prestasi.

"Yang punya prestasi, kabupaten, provinsi, nasional, internasional kan sudah ada catatannya. Kemudian, mohon maaf yang kurang mampu kan ada poin-poinnya. Ya, setelahnya kami bisa atur, kami tata ulang," tegasnya.

Termasuk sistem rayonisasi, kata Ganjar, sebab ada masyarakat di daerah-daerah tertentu dekat perbatasan yang mengeluhkan sistem rayonisasi menyulitkan mereka mendaftar ke sekolah yang terdekat.

"Misalnya, orang tinggal ujung sini antara kabupaten A dan B, mungkin lebih dekat sekolah ke tempat sini. Namun, berdasarkan teori rayon harus (mendaftar, red.) ke sekolah di sana," pungkasnya.