Temanggung (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengeluhkan lesunya industri perkayuan saat beraudiensi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung.

Ketua Apindo Kabupaten Temanggung Endy Asiartadi di Temanggung, Senin, mengatakan pihaknya sudah menginvestasikan modal, tetapi di tengah perjalanan mengalami banyak kendala internal dan eksternal.

"Salah satu hambatan ekspor yang lesu terutama untuk bidang usaha perkayuan," katanya dalam audiensi yang diterima Ketua DPRD Yunianto, tiga Wakil Ketua DPRD yakni Tunggul Purnomo, Muh Amin, dan Daniel Indra Hartoko. Hadir juga dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Agus Sarwono dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Eko Suprapto.

Wakil Ketua Bidang Litbang Apindo Temanggung Ritok Prio menyampaikan Apindo menunggu perda RTRW yang membuat banyak izin perusahaan yang belum bisa diselesaikan karena revisi Perda tersebut belum selesai.

"Di dalamnya ada izin lingkungan yang menjadi masalah pelik. Di samping itu, situasi dan kondisi perusahaan sebelum kasus virus corona, pengusaha sudah menghadapi masalah," katanya.

Ia menyampaikan sekitar 70 persen usaha di Temanggung berasal dari industri kayu dan semua berorientasi ke pasar ekspor.

Banyak persaingan mengakibatkan turunnya harga dan kini ditambah merebaknya kasus virus corona sehingga perusahaan semakin terpuruk.

Masalah lain, katanya, sikap dan pergerakan buruh menunjukkan ketidakpeduliannya pada kondisi usaha.

"Kami ingin ada keseimbangan, pihak DPRD dan Pemda tidak hanya mendengar satu sisi saja dari buruh, tetapi juga dari sisi pengusaha sehingga bisa mencerna dan memahami keluhan perusahaan," katanya.

Baca juga: Ekspor Kayu Lapis Temanggung Turun 30 Persen

Pengusaha PT Kayu Lima, Joko Budi Santoso, mengatakan setiap tahun ada kenaikan upah berkala sekitar 8 persen per tahun atau dalam 5 tahun sekitar 40 persen.

Walaupun merasa berat, pengusaha tetap ikut menaikkan upah. Padahal pasaran lokal dan ekspor terus turun sejak 5 tahun terakhir. Terutama untuk usaha barcore tinggal 30-40 persen yang masih bertahan.

"Kami menyusun rencana dan kapasitas produksi berdasarkan pesanan. Tetapi sejak 5-6 tahun terakhir sangat sulit mendapatkan pesanan dan buyer. Banyak perusahaan yang tutup karenanya," katanya.

Ketua DPRD Temanggung Yunianto memahami kondisi yang dialami pengusaha. Hal-hal terkait regulasi pihaknya akan koordinasi dengan Bupati untuk membuat Perda RTRW yang baru. Perda yang selama ini digunakan masih yang lama.

Baca juga: Pabrik Kayu Lapis Terbakar

"Kami memang menerima surat tembusan besok akan menerima sekitar 1.000 orang buruh. Kami akan mendengar, menyerap aspirasi pengusaha, juga aspirasi para buruh," katanya.