Program Studi D3 Akuntansi Universitas Diponegoro Kampus Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Pekalongan kembali menggelar kuliah umum tentang Akuntansi Sektor Publik (ASP) secara daring di Gedung SA-MWA Undip, Kamis (27/5).
Kuliah umum tersebut menghadirkan anggota Komisi XI DPR RI Musthofa selaku dosen tamu untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik (ASP), dan Rektor Universitas Borneo Tarakan Profesor Adri Patton.
Dosen D3 Akuntansi Undip PSDKU Pekalongan Imam Prayogo mengatakan bahwa dengan hadirnya para narasumberbdiharapkan mahasiswa program studi D3 Akuntansi UndipbKampus PSDKU Pekalongan dapat melihat potensi ekonomi wilayah perbatasan.
Menurut dia, Akuntansi Sektor Publik (ASP) adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat dari realisasi APBD maupun APBN.
Pemekaran wilayah sangat penting dan membantu dalam pembangunan daerah sebab juga terjadi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Jika mahasiswa memiliki semangat, maka visi-misi kuat dalam hidupnya maka bukan tak mungkin nantinya alumni D3 Akuntansi PSDKU Pekalongan ini menjadi profesional akuntan andal atau akuntan pemerintah di daerah-daerah perbatasan.
"Adanya dosen tamu dari Komisi XI DPR dan Tokoh Perbatasan inibmemberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan legislatif dan eksekutif. Ini adalah kesempatan baik bagi mahasiswa," ujarnya.
Rektor Universitas Borneo Tarakan Profesor Adri Patton memaparkan bahwa pentingnya pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan wajib hukumnya.
Mengingat, masyarakat di wilayah perbatasan masih belum tersentuh oleh fasilitas publik dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di masa lalu.
Ia mengapresiasi program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berkomitmen "Menghadirkan Negara, Membangun Indonesia Pinggiran (Daerah Pedesaaan, Daerah Perbatasan, dan Daerah Terpencil)” dengan Nawacitanya.
Dicontohkan, dulu harga BBM mencapai Rp35.000 per liter dan harga semen satu sak dapat mencapai Rp1.000.000 yang disebabkan karena daerah perbatasan masih minim akses sarana prasarana.
Satu-satunya pemecahan masalah adalah konektivitas antardaerah dengan pembangunan sarana prasarana yang memang memerlukan biaya besar, namun dapat mengurangi potensi risiko di perbatasan.
"Masyarakat di perbatasan, untuk melahirkan saja lebih dekat ke negara tetangga yaitu Malaysia, mata pencaharian pun lebih dekat ke Malaysia. Potensi bahaya bagi bangsa Indonesia, akan pudarnya nasionalisme warga perbatasan," katanya.
Musthofa mengatakan bahwa dalam pengelola daerah yakni pemerintah daerah harus berhati-hati dan mematuhi regulasi.
Salah satu tugas Komisi XI DPR RI ialah mempelajari dan "mereview" rancangan APBN.
Usulan APBN dari pemerintah, lanjut dia, harus didasari indikator-indikator relevan sesuai visi-misi pemerintah dan jangan sampai menyimpang dari program pemerintah yang sudah dicanangkan.
Usulan APBN dari pemerintah, lanjut dia, harus didasari indikator-indikator relevan sesuai visi-misi pemerintah dan jangan sampai menyimpang dari program pemerintah yang sudah dicanangkan.
"Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Diponegoro PSDKU Pekalongan agar memahami Akuntansi Sektor Publik dari sisi akuntansi saja. Secara keseluruhan, proses demokasi dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) perlu dicermati dan dipahami. Kinerja kepala daerah salah satu indikatornya ialah realisasi anggaran terhadap visi-misi pemerintahannya," ujarnya.