Solo (ANTARA) - Bank Negara Indonesia (BNI) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjajaki pasar ekspor melalui peluncuran BNI Xpora.

"BNI Xpora ini diluncurkan di tujuh kota, salah satunya wilayah 17 yang meng-'cover' Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan," kata Kepala Kantor Wilayah BNI Yogyakarta Mohammad Hisyam pada peluncuran BNI Xpora di Solo, Kamis.

Jika berbicara industri yang sudah melakukan aktivitas ekspor maupun impor, dikatakannya, untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan maka Kota Solo yang memiliki aktivitas perdagangan ekspor impor paling tinggi.

"Terutama pada industri garmen dan furnitur," katanya.

Mengenai potensi UMKM yang bisa mengikuti program BNI Xpora tersebut cukup banyak. Pada tahap awal, dikatakannya, yang bisa dimasukkan pada program tersebut ada sekitar 70 UMKM.

"Ini (UMKM) yang baru, belum yang lama," katanya.

Ia mengatakan kehadiran BNI Xpora tersebut targetnya adalah memotong rantai perdagangan yang terlalu panjang sehingga diharapkan bisa memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen.

"Yang jelas kehadiran kami melakukan bussines matching agar memotong makelar sehingga bisa memberikan keuntungan lebih banyak (bagi produsen). Memotong distribusi yang ada," katanya.

Sementara itu, peluncuran BNI Xpora bersamaan dengan Acara Opening Ceremony Trade Expo Indonesia (TEI) Tahun 2021 yang diusung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta. Pada sambutannya melalui daring, Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan Xpora merupakan bentuk dukungan BNI terhadap pelaku usaha nasional khususnya UMKM untuk mengembangkan usahanya agar go global.

"Layanan BNI Xpora ini dapat diakses melalui digital platform," katanya.

Ia mengatakan peningkatan kelas UKM menjadi fokus utama melalui kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan besar dan masuk dalam rantai pasar global.

"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional dan membangun kemandirian ekonomi nasional. Tentu saja ini tidak terlepas dari upaya percepatan digitalisasi seluruh pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Bea dan Cukai, BKPM, e-commerce, asosiasi perdagangan global, hingga Smesco," katanya.