Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal memanfaatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp10,4 miliar dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui berbagai program kegiatan yang ditargetkan terlaksana bulan Oktober 2022.

"Program kegiatannya, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Senin.

Ia mengungkapkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pemanfaatan anggaran DID dari pusat tersebut, antara lain ada pemerintah kecamatan, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Hanya saja, kata dia, dari sejumlah OPD tersebut yang sudah mengajukan perencanaan program kegiatan baru satu, sedangkan selebihnya belum menyerahkan.

Baca juga: UMKM pemain kunci atasi masalah sosial-ekonomi

Target awal, imbuh dia, penyampaikan rencana kebutuhan anggarannya maksimal hari ini (24/10) karena akhir Oktober 2022 terlaksana semua.

Kebutuhan anggaran dari masing-masing OPD, disesuaikan program kegiatan mereka. Misal, pemerintah kecamatan yang berencana menggelar pasar rakyat membutuhkan anggaran untuk sewa tenda, meja dan kursi serta pembatas.

"Nantinya, usulan dari masing-masing OPD akan diverifikasi. Jika ada usulan yang tidak perlu, tentunya akan dicoret dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengakui sudah menyusun program dan kebutuhan anggarannya, sehingga tinggal mengusulkannya ke BPPKAD Kudus.

Di antaranya, ada program bantuan alat untuk alumni peserta pelatihan di balai latihan kerja (BLK), bantuan alat pelaku UMKM, pengembangan dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) hingga penyelenggaraan pameran UMKM dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,8 miliar.

"Akan tetapi sudah adanya program pasar rakyat, dimungkinkan Kudus expo tidak terealisasi," ujarnya.

Baca juga: Bank Jateng Cilacap serahkan bantuan pemulihan ekonomi Rp536.200.000
Baca juga: Ganjar minta rekomendasi ISEI untuk pemulihan ekonomi