Semarang (ANTARA) - Direktorat Jenderal HAM telah membangun perpustakaan yang dinamakan Pustaka HAM dan menyediakan buku-buku khusus tentang HAM. Guna mensosialisasikan perpustakaan berbasis digital tersebut, Kanwil Kemenkumham Jateng bersama Direktorat Jenderal HAM menggelar sosialisasi Pustaka HAM Digital, Kamis (17/11).

Berlangsung di Aula Kresna Basudewa, acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakilkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bambang Setyabudi. Dalam prakatanya, ia mengungkapkan bahwa perpustakaan tersebut berfungsi sebagai salah satu wujud pelaksanaan pelayanan informasi di bidang HAM.

“Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkan adanya perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka khusus terkait Hak Asasi Manusia,” kata Bambang.

Baca juga: Dua kepala Lapas Nusakambangan diganti

Baca juga: Kemenkumham lakukan penguatan pemberantasan pungli dan gratifikasi

Lebih detail dalam forum diskusi panel, Koordinator Perpustakaan dan Dokumentasi Ruth Marshinta Sarumpaet menjelaskan secara terperinci panduan penggunaan aplikasi Pustaka HAM Indonesia yang dapat diakses melalui situs https://pustaka.ham.go.id/ dan aplikasi berbasis iOs/Andorid beserta fitur-fiturnya. 

“Terdapat dua layanan yang dimiliki oleh Perpustakaan HAM Indonesia Digital yaitu layanan konten buku fisik dan konten digital (e-book). Semenjak Desember 2021 akhirnya dibuat dalam bentuk aplikasi yang terdiri dari beberapa kategori di dalamnya berdasarkan kerja sama dengan LSM dan NGO terkait,” terang Ruth.

Selain itu dalam kesempatan itu, Pengolah Data Ditjen HAM Windra Aris Pratama juga menyampaikan pendokumentasian data dan informasi ham melalui pengembangan website JDIH Ditjen HAM.

Turut Hadir pada acara sosialisasi ini Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, berbagai kedinasan Provinsi Jawa Tengah, dan perwakilan Perpustakaan Universitas di Semarang.

Baca juga: Tiga kepala UPT Kemenkumham se-eks Karesidenan Banyumas diganti