Semarang (ANTARA) - Jumlah perempuan yang cukup banyak sering kali dilirik partai politik sehingga kaum Hawa bukan diperlakukan sebagai objek, melainkan menjadi subjek yang bisa membuat kebijakan yang dibutuhkan perempuan.

Pada tahap awal, perempuan seharusnya memiliki kemampuan dan pengetahuan  cukup untuk memilih, demikian disampaikan Anggota Divisi Kajian Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah Aisiyah  Jateng Dr. Luluk Fauziyah, M.Si, kemarin.

Ia mengatakan hal itu  dalam diskusi dalam rangkaian acara serah terima pengurus LPPA 2015-2020 ke LPPA 2022-2027 Prof. Dr. Sri Haryani, M.Si yang merupakan ketua periode sebelumnya kembali menjadi Ketua LPPA periode 2022-2027.

Lebih lanjut Luluk, antara lain, menyebut untuk meningkatkan pemahaman maka perlu ada pendidikan politik bagi para perempuan.

"Pendidikan politik tersebut bukan berarti pengarahan untuk memilih salah satu nama, misalnya, tetapi lebih memberi bekal pemahaman situasi politik yang ada. Selain itu pengetahuan lain yang mendukung perempuan bisa menentukan sendiri pilihannya," tambah Luluk.

Dengan adanya pendidikan politik, lanjut dia, perempuan tidak bisa sekadar digiring, tetapi memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya.

Tak hanya pendidikan politik, dalam diskusi tersebut juga berkembang banyak persoalan keperempuanan yang  perlu dicermati termasuk masalah kesehatan.

''Permasalahan stunting, misalnya, dan masalah-masalah kesehatan lain, perlu mendapat perhatian,'' tambah Wakil Ketua yang membidangi Divisi Pendataan LPPA Dr.
Ratih Sari, S.Si, M.Kes.

Berbagai persoalan perempuan tersebut harus dicari solusi, antara lain, dengan penguatan kebijakan yang dibutuhkan perempuan.

Adapun Ketua LPPA Prof. Dr. Sri Haryani, M.Si menyebutkan untuk mengurai berbagai persoalan perempuan, perlu ada riset, kajian, dan pendataan terlebih dahulu. Hal inilah yang antara lain dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah. ***