DPRD Semarang akui perlunya penambahan SMA negeri
Kamis, 29 Juni 2023 8:14 WIB
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Supriyadi. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)
Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengakui perlunya penambahan sekolah menengah atas (SMA) negeri di daerah itu karena saat ini jumlahnya masih sangat kurang.
"Kalau dari segi jumlah (SMA negeri, red.) memang tidak sebanding dengan sekolah menengah pertama (SMP) negeri," kata anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Rabu.
Jumlah SMA negeri di Kota Semarang hanya ada 16 sekolah, ditambah 11 sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri, sedangkan SMP negeri saat ini ada 45 sekolah sehingga memang tidak seimbang
Idealnya, kata dia, memang harus dilakukan penambahan SMA negeri di Kota Semarang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini memegang pengelolaan jenjang pendidikan menengah atas.
"Bicara ideal, dalam tiga kecamatan sedikitnya ada satu SMA negeri agar bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sekarang kan di satu kecamatan ada beberapa SMA negeri," katanya.
Ia mencontohkan SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang yang ada di satu kecamatan, yakni Semarang Tengah, atau SMAN 1 dan SMAN 11 yang sama-sama berada di Kecamatan Semarang Selatan, namun di kecamatan lain tidak ada.
"Tapi, penambahan sekolah perlu dilakukan kajian dan survei pembangunan terkait kebutuhan masyarakat, misalnya kepadatan penduduk, dan sebagainya," kata mantan Ketua DPRD Kota Semarang itu.
Jika memang akan dilakukan pembangunan sekolah baru, Supriyadi yang maju sebagai bacaleg Dapil III Jateng, yakni Kabupaten Demak-Kudus-Jepara itu meminta agar Pemprov Jateng bisa memanfaatkan aset yang dimiliki.
"Bisa menggunakan aset yang kurang maksimal untuk dijadikan sekolah. Misalnya, di Semarang Utara, ada (aset) di wilayah Kelurahan Kebonharjo, Mugas. Semarang Tengah, Gajahmungkur, dan lainnya," katanya.
Supriyadi mencontohkan pembangunan SMK Negeri Jateng yang dulunya juga memanfaatkan aset tidak produktif sehingga sistem yang sama bisa diterapkan untuk pembangunan SMA baru.
"Kajian ini nantinya juga bisa diaplikasikan untuk kabupaten/kota lainnya di Jateng, misalnya dengan memanfaatkan aset yang ada untuk menambah SMA atau SMA negeri," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengaku mendapatkan banyak keluhan masyarakat mengenai banyak lulusan SMP yang tidak tertampung SMA negeri karena jumlahnya terbatas.
"Banyak yang mengeluh ke saya, kalau kapasitas atau jumlah SMA Negeri di Semarang ini kurang. Kalau katakan saja butuh tanah dan ada rencana dibangun SMA, kami siap menghibahkan," kata Ita, sapaan akrabnya.
Bahkan, Pemerintah Kota Semarang pun siap menghibahkan aset tanah yang dimilikinya untuk pembangunan SMA negeri baru di Ibu Kota Jateng.
Baca juga: Ombudsman Jateng: Banyak siswa miskin tak terakomodasi di PPDB SMA-SMK
"Kalau dari segi jumlah (SMA negeri, red.) memang tidak sebanding dengan sekolah menengah pertama (SMP) negeri," kata anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Rabu.
Jumlah SMA negeri di Kota Semarang hanya ada 16 sekolah, ditambah 11 sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri, sedangkan SMP negeri saat ini ada 45 sekolah sehingga memang tidak seimbang
Idealnya, kata dia, memang harus dilakukan penambahan SMA negeri di Kota Semarang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini memegang pengelolaan jenjang pendidikan menengah atas.
"Bicara ideal, dalam tiga kecamatan sedikitnya ada satu SMA negeri agar bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sekarang kan di satu kecamatan ada beberapa SMA negeri," katanya.
Ia mencontohkan SMAN 1 dan SMAN 5 Semarang yang ada di satu kecamatan, yakni Semarang Tengah, atau SMAN 1 dan SMAN 11 yang sama-sama berada di Kecamatan Semarang Selatan, namun di kecamatan lain tidak ada.
"Tapi, penambahan sekolah perlu dilakukan kajian dan survei pembangunan terkait kebutuhan masyarakat, misalnya kepadatan penduduk, dan sebagainya," kata mantan Ketua DPRD Kota Semarang itu.
Jika memang akan dilakukan pembangunan sekolah baru, Supriyadi yang maju sebagai bacaleg Dapil III Jateng, yakni Kabupaten Demak-Kudus-Jepara itu meminta agar Pemprov Jateng bisa memanfaatkan aset yang dimiliki.
"Bisa menggunakan aset yang kurang maksimal untuk dijadikan sekolah. Misalnya, di Semarang Utara, ada (aset) di wilayah Kelurahan Kebonharjo, Mugas. Semarang Tengah, Gajahmungkur, dan lainnya," katanya.
Supriyadi mencontohkan pembangunan SMK Negeri Jateng yang dulunya juga memanfaatkan aset tidak produktif sehingga sistem yang sama bisa diterapkan untuk pembangunan SMA baru.
"Kajian ini nantinya juga bisa diaplikasikan untuk kabupaten/kota lainnya di Jateng, misalnya dengan memanfaatkan aset yang ada untuk menambah SMA atau SMA negeri," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengaku mendapatkan banyak keluhan masyarakat mengenai banyak lulusan SMP yang tidak tertampung SMA negeri karena jumlahnya terbatas.
"Banyak yang mengeluh ke saya, kalau kapasitas atau jumlah SMA Negeri di Semarang ini kurang. Kalau katakan saja butuh tanah dan ada rencana dibangun SMA, kami siap menghibahkan," kata Ita, sapaan akrabnya.
Bahkan, Pemerintah Kota Semarang pun siap menghibahkan aset tanah yang dimilikinya untuk pembangunan SMA negeri baru di Ibu Kota Jateng.
Baca juga: Ombudsman Jateng: Banyak siswa miskin tak terakomodasi di PPDB SMA-SMK
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor : Edhy Susilo
Copyright © ANTARA 2024
Terkait
Pilkada Kota Semarang, Yoyok-Joko tawarkan program sekolah gratis negeri dan swasta
02 November 2024 5:31 WIB
Terpopuler - Pendidikan
Lihat Juga
Raih predikat "Unggul", UIN Walisongo bertekad wujudkan pendidikan bermutu
14 November 2024 14:15 WIB