Kudus, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis bisa menurunkan angka kasus stunting atau tengkes dari sebelumnya 20,8 persen menjadi 14 persen, kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jateng Eka Sulistia Ediningsih.

"Dengan melihat komitmen Pemprov Jateng bersama semua kabupaten/kota di Jateng, kami optimistis bisa menurunkan angka tengkes minimal 6,8 persen untuk bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2023," katanya saat ditemui usai pembukaan forum koordinasi percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten/kota eks-Keresidenan Pati di  Kudus, Kamis.

Ia menyatakan secara nasional prevalensi balita stunting telah berhasil diturunkan dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Demikian halnya, di Jateng juga bisa turun meski tidak signifikan dari 20,9 persen menjadi 20,8 persen di tahun 2022.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi kepada pemerintah kabupaten di wilayah eks Keresidenan Pati atas komitmen dan upaya percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.

"Jika melihat capaian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 memang belum terlalu menggembirakan, karena baru dua kabupaten yang angka stuntingnya di bawah 20 persen, yakni Kabupaten Jepara 18,2 persen dan Kudus 19 persen," ujarnya.

Sementara tiga kabupaten lainnya masih di atas 20 persen, yakni Kabupaten Pati angka stuntingnya 23 persen, Rembang sebesar 24,3 persen, dan Blora sebesar 15,8 persen.

"Kami percaya bahwa dengan kerja keras kita bersama, angka prevalensi stunting akan bisa diturunkan. Untuk itu, banyak hal yang harus diperkuat baik dari sisi tata kelola, layanan intervensi spesifik, maupun pada layanan intervensi sensitif," kata Eka Sulistia Edinings .

Bupati Kudus Hartopo yang ikut hadir dalam pembukaan forum koordinasi percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten/kota eks-Keresidenan Pati mengakui Kabupaten Kudus tidak hanya ditargetkan bisa turun, melainkan tahun 2024 harus bisa zero kasus tengkes.

Ia berharap jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, terutama bidan desa untuk turun langsung ke desa-desa, memantau ada tidaknya ibu hamil serta keluarga yang memiliki balita.

"Semua organisasi perangkat daerah (OPD) juga kami minta komitmen bersama memberantas tengkes dengan menunjukkan aksinya di lapangan dalam penanganan kasus tengkes sesuai kewenangan masing-masing OPD," ujarnya.

Selain itu, kata dia, edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat perlu ditingkatkan, terutama ibu hamil tentang pentingnya membiasakan pola hidup sehat dan makanan dengan asupan gizi seimbang.

"Karena era sekarang orang tua sibuk bekerja, anak akhirnya hanya dititipkan di tempat penitipan atau diserahkan kepada neneknya sehingga perhatian terhadap kebutuhan gizi anaknya juga kurang. Akhirnya muncul kasus tengkes," demikian Hartopo.

Baca juga: Tangani stunting, Pemkot Surakarta gandeng banyak pihak