Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, berhasil menurunkan angka kasus stunting dari data tahun 2023 sebanyak 4,05 persen menjadi 4,04 persen menyusul adanya dukungan dari berbagai pihak.

"Berdasarkan data dari E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) atau penimbangan serentak yang dilakukan di posyandu dan puskesmas di Kabupaten Kudus periode Januari-Juni 2024 kasus balita stunting turun menjadi 4,04 persen, atau masih ada balita stunting sebanyak 2.367 anak," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti saat menghadiri acara Rembuk Stunting di Pendapa Kabupaten Kudus, Selasa.

Sementara sasaran balita yang ditimbang, kata dia, totalnya mencapai 58.539 balita.

Meskipun terjadi penurunan, kata dia, perlu kerja lebih keras agar penurunan stunting di Kudus bisa lebih maksimal dengan melibatkan semua pihak, baik dari keluarga, perusahaan, fasilitas kesehatan, maupun pemerintah.

Upaya yang dilakukan selama ini, lanjutnya, antara lain dengan penguatan kegiatan penyuluhan, pengelolaan pelayanan gizi masyarakat, pengelolaan lingkungan yang sehat, pembinaan pelayanan KB, serta pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

"Harapannya bisa menurunkan angka stunting di Kudus minimal sesuai target nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 14 persen dari data tahun 2023 sebesar 15,7 persen," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus Andini Aridewi menambahkan dasar penetapan angka kasus stunting oleh pemerintah pusat sesuai hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) yang saat ini diganti survei kesehatan Indonesia (SKI).

"Dasar penentuan angka stunting secara nasional oleh Kementerian Kesehatan tersebut, sifatnya sampel dan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 angkanya masih cukup tinggi mencapai 15,7 persen," ujarnya.

Sementara berdasarkan E-PPGBM dengan menghadirkan balita ke posyandu maupun puskesmas untuk dilakukan penimbangan, kata dia, angka stunting hanya 4,04 persen atau turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 4,05 persen.

"Bahkan tingkat kedatangan balita untuk dilakukan pengukuran mencapai 99,8 persen atau lebih tinggi dibandingkan sebelumnya hanya 85 persen. Kami tetap berkomitmen untuk menurunkan kasus stunting di Kudus dengan menggandeng berbagai pihak," ujarnya.

Pemkab Kudus juga meminta perusahaan memberikan dispensasi izin bagi karyawan yang memiliki balita stunting untuk dilakukan pengobatan hingga rujukan secara berjenjang.