"Saat ini memang banyak pihak yang mendorong dan mendesak agar PDI Perjuangan segera mengumumkan capresnya. Tekanan ini kuat sekali," katanya kepada Antara Jateng, Selasa.

Di sinilah, menurut dia, diperlukan kesabaran revolusioner. DPP PDI Perjuangan justru meminta partai lain yang sudah "ngebet" untuk deklarasi agar segera saja mendeklarasikan capresnya.

"Harusnya mereka tampil percaya diri daripada bermanuver mendesak PDI Perjuangan. Kami menyakini bahwa momentum yang tepat untuk mendeklarasikan capres bukanlah momentum yang tepat untuk disampaikan saat ini," katanya.

Tjahjo mengemukakan bahwa persoalan capres dan cawapres adalah persoalan rekam jejak, kepemimpinan ideologis, dan kemampuan manajerial di dalam menjalankan pemerintahan.

"Indonesia ini negara yang sangat besar, dengan tantangan kepemimpinan yang berat. Atas dasar hal tersebut yang dipersiapkan PDI Perjuangan tidak terbatas pada sosok capres dan cawapresnya saja, tetapi juga persiapan pemilu anggota legeslatif, 9 April 2014," katanya.

Konsepsi penyelenggaraan pemerintahan, kata Tjahjo, didukung oleh perencanaan arsitektur kabinet yang kuat dan profesional serta topangan kekuatan partai yang solid di DPR RI.

Menyinggung isu soal nama-nama kabinet bayangan di dalam sistem presidensial, alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Ia menekankan bahwa DPP PDI Perjuangan lebih memfokuskan diri pada pemenangan pemilu anggota legislatif dahulu daripada sekadar bicara tentang orang per orang untuk jabatan menteri.

"Biarlah itu menjadi urusan presiden terpilih nanti. PDI Perjuangan lebih memilih bekerja menerap memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Tjahjo ketika merespons pemberitaan penetapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres dari peserta Pemilu 2014 nomor 4.