"Selama ini, dokter kan masih mengumpul di sejumlah daerah, khususnya dokter gigi," kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Jateng dan DIY Andayani Budi Lestari di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Hal itu diungkapkannya usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan Divre VI Jateng & DIY dan Pemerintah Kabupaten Semarang terkait dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

Menurut dia, dokter gigi selama ini biasanya membuka praktik di daerah-daerah yang ada "gula"-nya, sementara di daerah-daerah lain yang terpencil ada tidak memiliki atau kekurangan layanan dokter gigi.

"Idealnya, satu dokter mampu melayani sebanyak 5.000 pasien di suatu daerah. Namun, saat ini masih ada satu dokter melayani 20.000 pasien. Sebaliknya, ada satu dokter hanya memiliki 1.000 pasien," katanya.

Ke depannya, kata dia, pemberian izin praktik dokter lebih diatur secara selektif, terutama pola persebarannya agar tercipta pemerataan dan tidak ada dokter yang mengumpul di satu daerah tertentu.

Pemerataan dokter itu, kata dia, merupakan salah satu kendala yang selama ini masih dihadapi dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan masyarakat seiring dengan penerapan sistem jaminan kesehatan nasional.

"Dari sisi masyarakatnya, pengetahuan tentang penerapan sistem jaminan kesehatan nasional memang belum optimal. Masih banyak komplain, misalnya belum pahamnya masyarakat dengan sistem rujukan berjenjang," katanya.

Ia mencontohkan ada yang langsung menuju ke RSUP dr. Kariadi untuk memeriksakan kesehatan, padahal sistem rujukan berjenjang mengharuskan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu, yakni puskesmas.

"Harusnya ke puskesmas dulu. Karena belum tahu, misalnya langsung ke RSUP dr. Kariadi. Ada pula yang ke RS ingin semuanya diperiksa. Padahal, pemeriksaan kesehatan didasarkan pada indikasi medis," katanya.

Namun, Andayani menjelaskan bahwa kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional itu segera teratasi, apalagi makin banyak daerah dan fasilitas kesehatan yang mau bekerja sama.

"Saat ini, sudah ada enam daerah yang bekerja sama mendaftarkan masyarakatnya ikut BPJS Kesehatan. Terakhir, Kabupaten Semarang ini. Ke depan, kami harapkan makin banyak daerah lain mengikuti," katanya.