Perlu Kesiapan Menerima Keputusan Rakyat dengan Legawa

Minggu, 6 Juli 2014 16:56 WIB

Capres Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan visi misi disaksikan Capres Joko Widodo (kanan) saat debat final di Jakarta, Sabtu (5/7). Debat mengambil tema Pangan, Energi dan Lingkungan hidup. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/pras/14

"Closing statement" terakhir dalam Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Jakarta, Sabtu (5/7) malam, adalah Capres RI Prabowo Subianto. Putra ekonom Indonesia Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo ini menegaskan bahwa pihaknya menerima apa pun putusan rakyat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Rabu (9/7).

"Kami akan menghormati putusan Rakyat Indonesia demi bangsa Indonesia yang saya cintai," demikian pernyataan dari peserta nomor urut 1 Pilpres 2014 sebelum memasuki detik-detik berakhirnya masa kampanye Pilpres.

Kesiapan menerima putusan rakyat dengan tulus hati sebaiknya tidak hanya calon presiden dan calon wakil presiden saja, tetapi juga tim pemenangan dua pasang calon presiden dan wakil presiden plus para pemilih.

Tidak hanya kesiapan menerima putusan rakyat dengan legawa, tetapi juga perlu kebulatan hati masing-masing kontestan dan/atau tim sukses dalam meraih kemenangan secara terhormat dengan tidak mewarnai masa tenang dengan transaksi politik.

Begitu pula, kampanye hitam dan kampanye negatif yang mewarnai masa kampanye Pilpres, mulai dari 4 Juni hingga 5 Juli 2014, hendaknya tidak berkelanjutan, baik pada masa tenang Pilpres (6--8 Juli 2014) maupun pascapencoblosan.

Dalam masa tenang ini, seyogianya masing-masing tim pemenangan capres-cawapres memanfaatkannya dengan membersihkan seluruh alat peraga kampanye yang mereka pasang di sejumlah titik. Idealnya, pada hari-H pencoblosan, 9 Juli 2014, tidak ada satu pun baliho, spanduk, dan bentuk alat peraga lain bergambar peserta Pilpres masih terpasang.

Netralitas
Di sisi lain, kenetralan penyelenggara pemilu di semua tingkatan, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, adalah suatu keniscayaan guna mewujudkan Pilpres 2014 yang jujur dan adil (jurdil) dan langsung umum, bebas, dan rahasia (luber).

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), baik tingkat provinsi, kota/kabupaten, maupun, kecamatan, lalu Pengawas Pemilu Luar Negeri dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) juga harus menjaga netralitas dalam Pilpres.

Begitu pula, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga harus tetap netral dalam Pilpres yang diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla.

Peserta Pilpres nomor urut 1 Prabowo-Hatta diusung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, PBB, dan terakhir Partai Demokrat, sedangkan peserta nomor urut 2 Jokowi-JK diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.

Soal netralitas TNI dan Polri dalam Pilpres ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengimbau dua institusi tersebut untuk menjaga netralitas dalam Pilpres. Hal inilah yang menguatkan kepercayaan PDI Perjuangan bahwa Presiden RI pada posisi netral meski partainya mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Nomor Urut 1.

"Imbauan atau bahkan bisa disebut instruksi Presiden SBY kepada TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilpres ini tentu menguatkan kepercayaan kami bahwa Presiden RI pada posisi politik yang seharusnya netral," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kepada Antara di Semarang, Jumat (4/7).

Tjahjo yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Jokowi-JK juga menilai hal itu merupakan keputusan yang tepat selagi ada yang berupaya menarik-narik TNI/Polri ke politik praktis, atau bahkan ada upaya memprovokasinya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu lantas menyampaikan apresiasi partainya terkait dengan imbauan Presiden SBY kepada TNI/Polri untuk mengantisipasi kekacauan Pilpres 2014 yang mungkin saja terjadi.

Imbauan Presiden Menyejukkan
Di lain pihak, Tjahjo yang juga anggota Komisi I (Bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informasi) DPR RI menilai imbauan Presiden SBY terkait dengan netralitas TNI/Polri ini juga sangat menyejukkan semua pihak, khususnya PDI Perjuangan.

Kendati demikian, Tjahjo menekankan, "Bagaimanapun TNI/Polri sebagai garda terdepan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."
Menurut alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, sejauh ini TNI/Polri sudah menjalankan fungsi dan tugas utamanya.

"Kami keluarga besar PDI Perjuangan memang memegang teguh dan percaya terhadap komitmen dari Panglima TNI dan Kapolri mengenai netralitasnya dan komitmennya menghadapi kemungkinan apa pun yang bisa terjadi," katanya.

Tjahjo menegaskan, "Kepada TNI, yang lahir dari rakyat dan bersatu bersama kekuatan rakyat, kami yakin akan terus menunjukkan kesiapsiagaannya dalam membantu Polri dalam rangka menjamin pengamanan pelaksanaan Pilpres."

Instruksi Presiden RI kepada institusi TNI/Polri untuk proaktif melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, pemda, pers, hingga unsur-unsur terkait lainnya, pihaknya meyakini akan semakin memberikan harapan bahwa Pilpres 2014 yang jurdil dan luber bisa diwujudkan.

Pilpres yang jurdil dan luber ini juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk media massa. Oleh karena itu, media massa harus menjadi garda depan dalam menjaga netralitas, bukan malah sebaliknya.

Semoga doa "rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah waqina 'adzabannar" yang diucapkan Capres Jokowi di akhir "closing statement"-nya dalam Debat Capres dan Cawapres yang diselenggarakan KPU Pusat di Jakarta, Sabtu (5/7) malam, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala.