Kadin: Pengembangan EBT Solusi tepat agar tak Tergantung pada OPEC

Sabtu, 3 Desember 2016 16:32 WIB

Yogyakarta Antara Jateng - Ketua Komite Tetap Kerjasama Bantuan/ Pengembangan Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hardini Puspasari menyatakan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi solusi utama Indonesia dengan keluar dari keanggotaan OPEC.

"Pengembangan sektor EBT menjadi solusi dengan keputusan tepat pemerintah keluar dari keanggotaan OPEC," ujar dia saat dihubungi dari Yogyakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, bahwa langkah pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk keluar sementara dari keanggotaan OPEC, patut didukung dan diapresiasi.

Namun keputusan tersebut, kata dia, harus memberikan solusi tepat yaitu dengan mengembangkan EBT di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar.

Selain itu, kata dia, meningkatnya kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat Indonesia menjadi prioritas mendesak yang memerlukan perhatian serius.

Karena itu, kata dia, pemerintah diharapkan untuk segera mengembangkan sektor EBT secara serius dan fokus, sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran.

"Dengan berhenti sementara jadi anggota OPEC, maka pemerintah perlu memikirkan upaya lain dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengembangkan EBT," papar Hardini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keputusan Indonesia membekukan sementara keanggotaanya dalam OPEC untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi karena untuk perbaikan APBN, ya kalau memang kita harus keluar lagi juga tidak ada masalah," kata Presiden.

Sebagai informasi, sidang OPEC memutuskan untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari.

Untuk Indonesia, keputusan OPEC berarti memotong sekitar lima persen produksi per harinya. Hal ini, tidak sejalan dengan kepentingan nasional dimana pemotongan produksi akan berimbas pada angka penerimaan negara, katanya.