Seluruh Daerah Diharapkan Segera Bentuk BLUD

Rabu, 27 September 2017 08:31 WIB

Direktur Utama LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Braman Setyo di acara Sosialisasi Direktorat Pembiyaan Syariah LPDB-KUMKM di The Sunan Hotel, Solo (Foto: ANTARAJATENG.COM/Aris Wasita Widiastuti)

Solo, ANTARA JATENG - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berharap seluruh daerah segera membentuk badan layanan usaha daerah (BLUD) untuk memudahkan pemerintah dalam menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat.

"BLUD ini pada dasarnya boleh didirikan gubernur atau bupati/wali kota di Seluruh Indonesia. Menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, kami enak karena bisa menyalurkan dana melalui BLUD," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UMKM Braman Setyo di Solo, Selasa.

Ia mengatakan BLUD bermanfaat bagi pemerintah pusat agar bisa melakukan monitoring penyaluran dana bergulir serta penyerapannya. Dalam hal ini, LPDB hanya dapat menyalurkan dana ketika daerah sudah memiliki BLUD.

"Oleh karena itu, saya terus dorong bupati/wali kota dan gubernur agar segera membentuk BLUD," katanya.

Ia mengatakan saat ini di seluruh Indonesia jumlah BLUD baru ada 18, yaitu 5 di tingkat provinsi dan sisanya di tingkat kabupaten/kota. Pihaknya berharap ke depan seluruh daerah baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi dapat membentuk BLUD.

Ia mengatakan untuk penerapan bunga dana bergulir ini juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lain.

"Mengenai bunga ini katakanlah 6 persen, kalau menyalurkan di koperasi bisa dinaikkan menjadi 8 persen, 2 persennya kan dapat digunakan untuk operasional BLUD," katanya.

Ia mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melaksanakan kerja sama dengan beberapa daerah terkait BLUD ini, salah satunya dengan Tangerang.

Sementara itu, untuk menghilangkan kesan eksklusivitas LPDB-UMKM, pada bulan depan pihaknya akan mengajak dinas terkait di seluruh Indonesia untuk melakukan perjanjian kerja sama, termasuk untuk pembentukan BLUD.

"Pada prinsipnya kami tidak bisa kerja sendiri, tidak mampu mendatangi satu per satu. Oleh karena itu harus inklusif. Stakeholder dirangkul, jika kita ingin besar kata kuncinya adalah sinergi. Bergandengan tangan dengan dinas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi," katanya.