PSI Kudus buka seleksi caleg tanpa mahar

Jumat, 16 Maret 2018 22:18 WIB

Calon anggota DPR RI dari PSI untuk Daerah Pemilihan II (Kudus, Jepara, dan Demak) Hariyanto Arbi tengah menyampaikan pengalamannya mengikuti seleksi menjadi caleg lewat PSI yang diklaim terbuka, transparan, dan tanpa mahar di Rumah Makan Garuda Kudus, Jumat (16-3-2018). Hadir pada jumpa pers tersebut, Ketua DPD PSI Kudus Teguh Santoso serta pakar politik UMK Hidayatullah yang ditunjuk sebagai tim

Kudus (Antaranews Jateng) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah membuka pendaftaran seleksi calon legislatif tingkat DPRD kabupaten untuk Pemilu 2019 tanpa dipungut biaya atau mahar.

"Selain tanpa mahar, proses seleksi juga digelar secara terbuka, transparan, dan siapa pun boleh ikut seleksi," kata Ketua DPD PSI Kudus Teguh Santoso saat menggelar jumpa pers di Rumah Makan Garuda Kudus, Jumat.

Hanya saja, kata dia, setiap pendaftar harus memenuhi persyaratan untuk tingkat pendidikan terakhir.

Untuk mendapatkan calon anggota legislatif yang berkualitas, PSI Kudus menggandeng akademisi, salah satunya pakar ilmu politik Univesitas Muria Kudus Hidayatullah sebagai tim seleksi independen.

Menurut Teguh, seleksi caleg di tingkat kabupaten itu mengacu dengan proses seleksi yang juga digelar di tingkat pusat yang digelar secara terbuka, transparan, dan boleh diikuti siapa pun.

Kehadiran Hidayatullah dalam proses seleksi caleg, katanya, agar terjaring calon anggota DPRD Kudus yang berkualitas.

"PSI partai baru yang bersih dan transparan bukan slogan semata makanya sejak awal bakal caleg diuji langsung oleh tim independen. Mahar juga tidak ada karena bibit korupsi bisa berawal dari itu," ujarnya.

Ia menegaskan seleksi terbuka bakal caleg itu menunjukkan PSI serius ingin menjalankan politik yang demokratis dan berbasis akal sehat karena seleksi model baru tersebut belum banyak dilakukan parpol lain.

Caleg DPR RI dari PSI untuk Daerah Pemilihan II (Kudus, Jepara, dan Demak) Hariyanto Arbi menambahkan seleksi dengan model serupa juga diterapkan DPP PSI saat mencari calon anggota DPR RI.

"Saya juga merasakan proses seleksinya terbuka dan transparan," ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, PSI juga menghadirkan tim penilai yang diakui integritas dan kontribusi riilnya di Indonesia, seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto serta mantan Komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Attiah, dan lainnya.

"Beberapa hal ditekankan dalam proses seleksi terbuka tersebut. Seperti mental antikorupsi, strategi melawan intoleransi dan nilai-nilai positif lainnya. Makanya saya tertarik bergabung dengan partai bernomor 11 ini dan lolos sebagai caleg DPR RI," ujar Hariyanto Arbi yang pernah meraih juara All England 1993 dan 1994 itu.

Ia mengaku proses seleksi caleg secara transparan, profesional, tanpa mahar, serta melibatkan juri independen merupakan tradisi baru dalam dunia politik di Indonesia.

Pakar politik UMK Hidayatullah menambahkan tawaran dari PSI tanpa mahar politik memang menarik karena selama ini perpolitikan di Indonesia berbiaya tinggi sehingga terjadi lingkaran setan.

Akibatnya, lanjut dia, banyak wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi sehingga sangat memprihatinkan.

"Mudah-mudahan sistem rekrutmen tersebut bukan hanya saat ini karena sebagai partai baru yang belum memiliki kader dan infrastruktur serta pendukung lainnya," ujarnya.

Adanya kartu sakti yang ditawarkan oleh PSI, kata dia, seperti halnya di Amerika karena keberhasilan Obama menjadi presiden salah satunya karena kekuatan relawan yang bersedia menyumbangkan sebagian hartanya untuk harapan adanya pemerintahan yang lebih baik.

"Kuncinya masyarakat punya harapan. Kenapa politik uang sulit diberantas karena masyarakat selama ini tidak memiliki harapan," ujarnya.

Jika ingin mengubah kondisi saat ini menjadi lebih baik, kata dia, salah satu jalurnya terjun ke dunia politik.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap PSI yang lebih banyak merekrut kaum perempuan agar minat perempuan masuk dunia politik makin meningkat.

"Harapannya tentu mereka juga harus kritis karena selama ini kualitas kader perempuan menjadi permasalahan," ujarnya.