Pemahaman ekonomi syariah masih kurang

Kamis, 22 Maret 2018 19:29 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono (Foto:Wisnu Adhi N.)

Semarang (Antaranews Jateng) - Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono mengakui pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah selama ini memang masih kurang, padahal berpotensi besar memajukan perekonomian daerah.

"Pemahaman dari sumber daya manusia (SDM) terhadap ekonomi syariah masih kurang. Masyarakat tahunya ekonomi syariah itu hanya bank syariah, padahal ekonomi syariah itu luas," katanya di Semarang, Kamis.

Hal tersebut diungkapkannya usai membuka Pusat Informasi, Kajian, dan Pengembangan Ekonomi Syariah (Pikes) Jateng yang berlangsung di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jateng.

Ia menyebutkan kontribusi ekonomi syariah Jateng terhadap ekonomi syariah secara nasional masih berkisar 5-6 persen dan baru menempati peringkat keempat setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Harapan kami, perkembangan ekonomi syariah di Jateng bisa lebih maju. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Kalau trennya sudah naik. Ekonomi syariah ini kan ekonomi berkeadilan, pro-masyarakat," katanya.

Dengan adanya Pikes, kata dia, bisa menjadi wadah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait ekonomi syariah secara lebih luas sehingga masyarakat menjadi lebih paham terhadap ekonomi syariah.

"Ini nanti kan ada `website`-nya. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi syariah bisa klik di situ. Misalnya, mau usaha berbasis syariah, begini, alur pinjaman syariah, begini, dan sebagainya," katanya.

Bahkan, kata dia, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Jateng pun bisa menjadi pelopor, sebab selama ini potensi ekonomi syariah sangat besar, misalnya dari Baznas Jateng.

"Baznas Jateng, setiap bulannya bisa mengumpulkan sampai Rp2,4 miliar. Itu baru di lingkup PNS Setda Jateng. Daerah-daerah lain juga menargetkan, misalnya Karanganyar dalam setahun menghimpun Rp18 miliar," katanya.

Artinya, kata Sri, dana yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah itu jika dikelola secara baik untuk membantu pengembangan ekonomi kerakyatan akan bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamid Ponco Wibowo mengatakan Pikes merupakan salah satu wadah komunikasi dan koordinasi antarpegiat ekonomi syariah.

"Intinya, kami ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana ekonomi syariah itu. Dengan Pikes, harapannya tidak sekadar diwacanakan, namun akan dibumikan dan direalisasikan melalui lembaga yang sudah ada," katanya.

Sebagai cikal bakalnya, kata dia, beberapa instansi, seperti Kementerian Agama, Baznas, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemudian Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang akan bekerja sama dengan BI.

"Dengan Asbisindo terkait pembiayaan, mereka punya pola pembiayaan syariah dan BI punya kluster. Nanti, akan coba kami sinergikan. `Pilot project`-nya beberpa pesantren dan panti asuhan," katanya.

Dengan keterlibatan Asbisindo dan sejumlah instansi, kata Ponco, penetrasi yang dilakukan bisa dilakukan semakin dalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbankan syariah, khususnya di Jateng.