Presiden: produk lokal kuasai tempat istirahat di jalan tol

Minggu, 15 Juli 2018 10:14 WIB

Presiden Joko Widodo sesaat sebelum peresmian Gerbang Tol Ngemplak di Boyolali, Minggu (15/7). (Foto: Aris Wasita)

Jangan sampai ada suara, 'Pak sekarang telur asing omzetnya anjlok

Boyolali (Antaranews Jateng) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan produk lokal menguasai "rest area" atau tempat istirahat di sepanjang jalan tol.

"Mengenai 'rest area', jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi justru diisi oleh merek asing. Saya minta di setiap 'rest area' bukan diisi Starbucks, KFC tetapi diganti dengan, soto, tahu guling, telur asin, wedang ronde, tengkleng, gudeg," katanya pada peresmian Gerbang Tol Ngemplak di Boyolali, Minggu.

Ia mengatakan upaya tersebut merupakan wujud keberpihakan pada merek lokal.

"Jangan sampai ada suara, 'Pak sekarang telur asing omzetnya anjlok'," katanya.

Menurut dia, nantinya bukan hanya makanan dan minuman yang menjadi prioritas untuk mengisi tempat istirahat tetapi juga semua jenis produk unggulan.

Kemungkinan dikeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait dengan arahan tersebut, Presiden mengatakan jika perintah sudah dilaksanakan maka tidak perlu dikeluarkan inpres.

Tarif sewa, kata dia, akan disubsidi oleh kementerian terkait.

Terkait dengan keberadaan jalan tol yang nantinya menghubungkan seluruh daerah di Jawa mulai Jakarta hingga Banyuwangi tersebut, disebut dia sebagai, suatu keharusan.

"Pembangunan harus dilaksanakan dalam rangka kompetisi pada persaingan global, memperkuat daya saing kita. Kalau tidak maka kita makin ditinggal," katanya.

Ia mengatakan saat ini infrastruktur Indonesia sudah kalah dengan beberapa negara tetangga, di antaranya Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

"Saya tidak mau kita kalah dengan Laos, Kamboja karena ketidakcepatan kita dalam membangun hal yang fundamental," katanya.

Pada peresmian Gerbang Tol Ngemplak Kabupaten Boyolali tersebut turut hadir, antara lain Menteri BUMN Rini M Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono.